Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah jumlah sekolah swasta gratis di ibu kota. Namun, ia menekankan pentingnya orientasi pada kualitas dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Dukungan dengan Catatan
Rani mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang berupaya memperluas akses pendidikan inklusif dan merata, termasuk rencana penambahan sekolah swasta gratis yang juga menyasar madrasah. Menurutnya, ini adalah langkah positif untuk memastikan tidak ada anak Jakarta yang terhambat bersekolah karena faktor ekonomi.
Pemerintah DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk mendanai 103 sekolah swasta yang akan digratiskan. Program ini direncanakan mulai berjalan pada Juli 2026.
Prioritas Kualitas dan Transparansi
Rani meminta agar penambahan jumlah sekolah gratis tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga dibarengi dengan jaminan kualitas pendidikan, kesiapan kurikulum, serta transparansi dalam mekanisme penunjukan. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus disiapkan secara matang dan terukur.
Lebih lanjut, Rani menyebutkan beberapa kriteria yang harus diprioritaskan dalam pemilihan sekolah swasta gratis, antara lain:
- Sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
- Sekolah dengan rekam jejak tata kelola yang baik dan akuntabel.
- Memiliki standar mutu pendidikan yang layak, baik dari sisi tenaga pendidik maupun sarana prasarana.
- Menyasar masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah secara tepat sasaran.
Sinergi dengan Kementerian Agama
Mengingat rencana penambahan juga menyasar madrasah, Rani berharap Pemprov DKI bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Hal ini diperlukan agar standar pendidikan tetap terjaga dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
DPRD DKI Jakarta, khususnya Komisi E, akan mengawal rencana ini dari sisi penganggaran agar program berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Rani menegaskan, dukungan diberikan dengan catatan: harus tepat sasaran, transparan, dan tetap mengedepankan kualitas pendidikan.
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang penambahan sekolah swasta gratis jika anggaran memungkinkan. Ia menyebutkan kemungkinan menambah sekolah swasta di lingkungan Kementerian Agama, yaitu madrasah, dengan prinsip keadilan bagi semua pihak.
