Gerindra Desak Pemprov DKI Tetapkan Status Darurat Sampah di Jakarta
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera menetapkan status darurat pengelolaan sampah. Hal ini diharapkan dapat memicu langkah cepat dan terukur di lapangan dalam menangani krisis sampah yang melanda ibu kota.
Desakan untuk Tindakan Konkret
Ali Lubis menegaskan bahwa Pemprov DKI, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), harus segera mengambil tindakan konkret menyusul penumpukan sampah di sejumlah titik, termasuk Pasar Kramat Jati. "Pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus segera mengambil langkah cepat dan konkret," ujarnya kepada wartawan pada Kamis (2/4/2026).
Dia mengusulkan beberapa solusi mendesak, seperti:
- Mengerahkan mobil sampah tambahan.
- Memperpanjang jam operasional pengangkutan sampah di area yang terdampak.
- Menyiapkan lokasi penampungan sementara.
Optimalisasi Program dan Fasilitas
Selain itu, Ali menekankan pentingnya memaksimalkan program Bank Sampah di lingkungan masyarakat dengan memberikan bantuan penunjang, seperti mesin pencacah dan mesin press. Dia juga mendorong koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk relaksasi kuota pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Fasilitas pengolahan sampah di dalam kota, seperti RDF Plant Torotan dan Tempat Pengolahan Sampah - Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), harus dioptimalkan. "Fasilitas pengolahan sampah yang ada harus benar-benar berfungsi penuh, jangan hanya jadi proyek tanpa output yang nyata," tambahnya.
Dampak Penumpukan Sampah
Di Pasar Kramat Jati, gunungan sampah telah menyebabkan tembok pembatas jebol, dengan dua titik kerusakan selebar sekitar 10 meter dan 2 meter. Sampah meluber ke kali dan permukiman warga, menimbulkan bau menyengat yang mengganggu penduduk setempat seperti Tuswadi, yang rumahnya berada dekat lokasi.
Penumpukan sampah juga terjadi di jalanan Slipi, sepanjang Jalan Inspeksi hingga Pasar Palmerah, di mana air lindi meluber ke jalan dan mengganggu lalu lintas. Ali meminta pengelola pasar tradisional, termasuk Pasar Kramat Jati, untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber dan memastikan pengangkutan harian tanpa jeda.
"Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi krisis lingkungan dan kesehatan. Pemprov harus bergerak cepat, tidak bisa lagi dengan pola kerja biasa," imbau Ali, menekankan urgensi penanganan yang lebih serius.
