Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo, yang akrab disapa Eko Patrio, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertujuan mempercepat deregulasi dan menyederhanakan proses perizinan di Indonesia. Menurut Eko, langkah ini merupakan keberanian yang sudah lama dinantikan oleh para pelaku usaha.
“Presiden Prabowo berbicara jujur mengenai adanya oknum birokrat yang sengaja mempersulit izin demi keuntungan pribadi. Semua pengusaha dan investor tahu hal itu. Yang belum ada adalah pemimpin yang berani mengatakannya dan langsung bertindak. Presiden Prabowo melakukan keduanya,” ujar Eko kepada wartawan pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Masalah Mental Birokrasi
Eko menegaskan bahwa persoalan perizinan tidak hanya menyangkut sistem, tetapi juga mental birokrasi yang sudah lama dibiarkan. “Yang perlu dipangkas bukan hanya tahapan izin, tetapi budaya yang selama ini hidup dari mempersulit,” jelasnya. Ia mendorong agar Satgas Deregulasi memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan sederhana, yaitu apakah pengusaha jujur semakin mudah berbisnis di Indonesia.
Pernyataan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membentuk satgas khusus guna mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan. Prabowo menilai regulasi yang berbelit-belit menghambat investasi dan membuka celah praktik korupsi. Ia mencontohkan negara tetangga yang mampu mengeluarkan izin dalam waktu dua minggu, sementara di Indonesia bisa memakan waktu hingga dua tahun.
“Permudah perizinan, jangan dipersulit. Pengusaha mengeluh karena menunggu izin satu hingga dua tahun, padahal di negara lain hanya dua minggu. Kita harus mengacu pada negara tetangga,” kata Prabowo pada Rabu, 13 Mei 2026. Oleh karena itu, ia meminta Mensesneg mengumpulkan para pakar untuk membentuk satgas khusus deregulasi yang bertugas menyederhanakan aturan dan mempercepat perizinan.
