Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan pemulihan infrastruktur terdampak bencana harus berjalan seiring dengan prinsip transparansi. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung perkembangan setiap pekerjaan sekaligus ikut mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Peninjauan Jembatan Enang-Enang
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat meninjau Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada Selasa (7/7). Ia menekankan bahwa keterbukaan penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah memulihkan infrastruktur terdampak bencana.
Untuk mewujudkan transparansi, Tito meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama instansi terkait memasang papan informasi pada setiap lokasi pekerjaan. Papan tersebut harus memuat informasi mengenai jenis pekerjaan, penggunaan anggaran, progres pelaksanaan, hingga target penyelesaian. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara jelas tahapan pembangunan yang sedang berlangsung.
"Pasang billboard supaya masyarakat benar-benar tahu, 'oh iya jalan dan jembatan ini sedang dalam pengerjaan'. Dan diberi informasi, misalnya Jembatan Enang-Enang ini akan diperkuat. Sehingga masyarakat melihat, dan taruh logo Kementerian PU di situ," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2026).
Kebutuhan Anggaran Rp1,1 Triliun
Selain memastikan transparansi, pemerintah juga terus mempercepat penanganan infrastruktur di kawasan Bener Meriah. Tito memperkirakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan, pembangunan jembatan, pelebaran jalur alternatif, hingga pembangunan jembatan bentang panjang mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Salah satu proyek strategis yang disiapkan adalah pembangunan jembatan baru sepanjang 300 meter yang akan menjadi ikon baru Tanah Gayo.
Sebagai langkah percepatan, pemerintah telah menyepakati tiga strategi utama penanganan kawasan Enang-Enang. Pertama, memperluas dan meningkatkan kapasitas jalan alternatif melalui Wer Lah. Kedua, membangun jembatan permanen baru sebagai solusi jangka panjang. Ketiga, memperkuat struktur Jembatan Enang-Enang agar tetap dapat dimanfaatkan masyarakat secara aman selama masa transisi.
Tindak Lanjut Kebutuhan Masyarakat
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah atas kebutuhan masyarakat yang selama ini mengandalkan Jembatan Enang-Enang sebagai jalur utama aktivitas dan mobilitas sehari-hari. Sebelumnya, warga bahkan bergotong royong memperbaiki akses jembatan secara swadaya agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga.
"Kita sudah sepakat. Pertama, jalan alternatif Werlah akan diperlebar dan diperbaiki oleh Balai PU. Kedua, jembatan permanen akan tetap dibangun oleh Kementerian PU karena memang penting untuk masyarakat Tanah Gayo. Ketiga, Jembatan Enang-Enang tetap difungsikan, tetapi akan diperkuat dan dipelajari lagi struktur teknisnya oleh Balai PU. Saya akan terus memonitor perkembangannya," kata Tito.
