Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis Dipangkas Jadi Lima Hari Per Minggu
Pemerintah Indonesia berencana melakukan langkah efisiensi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam tahun anggaran 2026. Menteri Keuangan Purbaya Indra Setiawan mengungkapkan bahwa salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah mengurangi frekuensi pemberian makanan dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, pengurangan ini berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp40 triliun. Angka tersebut dinilai signifikan di tengah tekanan ekonomi global yang mempengaruhi kondisi fiskal negara.
Dukungan DPR dan Alokasi Dana Efisiensi
Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto menyatakan dukungan penuh terhadap rencana efisiensi ini. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal.
"Hasil efisiensi sebesar Rp40 triliun ini bisa dialihkan ke program lain yang lebih mendesak, misalnya untuk menahan dampak gejolak harga minyak dunia guna memperkuat daya beli masyarakat," ujar Pulung dalam pernyataannya.
Politisi tersebut juga mengapresiasi target ambisius Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program MBG, namun mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kondisi objektif keuangan negara.
Sorotan Terhadap Kualitas Makanan MBG
Di luar isu efisiensi, Pulung Agustanto menyoroti masalah kualitas makanan yang diberikan dalam program MBG. Ia mengungkapkan temuan di lapangan dimana sebagian siswa menerima makanan ultra proses yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan negatif jangka panjang.
"Buat apa ada dapur MBG jika bahan makanan yang diberikan ke masyarakat berupa biskuit dan susu kotak?" cetus Pulung tegas.
Ia menegaskan bahwa pengawasan dari Badan Gizi Nasional perlu diperketat, khususnya dalam operasional dapur MBG di berbagai daerah.
Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan
Lebih lanjut, anggota DPR ini menilai keterlibatan masyarakat sangat krusial dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. Ia mendorong Badan Gizi Nasional untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas.
"BGN harus mengajak masyarakat untuk turut mengawasi. Jangan sampai orang yang melaporkan makanan buruk justru diintimidasi," tegas Pulung.
Menurut pandangannya, program sebesar dan semasif MBG tidak akan mencapai hasil optimal tanpa pengawasan bersama dari berbagai pihak. Pemerintah diharapkan terbuka terhadap masukan dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan.
Rencana efisiensi MBG ini muncul di saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia belum berada dalam kondisi darurat energi, berbeda dengan situasi yang dialami Filipina. Namun, alokasi dana hasil efisiensi untuk subsidi energi dianggap sebagai langkah antisipatif yang tepat.
