E-KTP vs MyKad: Sistem Identitas Digital Indonesia Dinilai Tertinggal dari Malaysia
Perbandingan sistem identitas digital Indonesia dan Malaysia kembali menjadi sorotan publik setelah kreator konten David Alfa Sunarna mengangkat isu ini di media sosial. Dalam kritikannya, ia menyoroti bahwa pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Indonesia dinilai belum optimal, meskipun telah menyerap anggaran besar sejak pertama kali diluncurkan.
Kritik terhadap E-KTP Indonesia
David Alfa Sunarna menilai bahwa e-KTP di Indonesia masih terbatas pada kebutuhan administratif dasar, seperti fotokopi dokumen. Padahal, kartu identitas ini telah dilengkapi dengan teknologi chip canggih dan data biometrik yang seharusnya dapat dimanfaatkan lebih luas. "Anggaran yang besar belum sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung," ujarnya secara implisit dalam sorotannya.
Kemajuan MyKad Malaysia
Sebaliknya, sistem MyKad di Malaysia dinilai jauh lebih maju dan terintegrasi. Kartu identitas digital tersebut telah digunakan untuk berbagai layanan penting, termasuk distribusi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Integrasi ini memungkinkan manfaat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Perbandingan ini mengundang perhatian karena kedua negara memiliki tujuan serupa dalam mengembangkan identitas digital, namun implementasinya menunjukkan perbedaan signifikan. Sementara Malaysia berhasil menghubungkan MyKad dengan sistem subsidi dan layanan publik lainnya, Indonesia masih berjuang untuk memaksimalkan potensi e-KTP di luar ranah administratif.
Isu ini juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap proyek teknologi pemerintah. Optimalisasi e-KTP diharapkan dapat mendorong inovasi layanan publik di Indonesia, mengikuti jejak negara-negara yang telah sukses mengintegrasikan identitas digital dengan kebutuhan masyarakat.
