Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono dengan tegas menolak wacana untuk mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pendidikan gratis melalui anggaran pendidikan, bukan dengan membebankan biaya lagi kepada masyarakat.
Penolakan Berdasarkan Konstitusi
Ono Surono menegaskan bahwa konstitusi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, jika masih terdapat kekurangan sarana, prasarana, atau biaya operasional sekolah, penyelesaiannya harus melalui anggaran pemerintah, bukan dengan memungut SPP.
"Kalau masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memenuhinya, bukan dengan membebankan kembali SPP kepada masyarakat," kata Ono, Jumat (17/7/2026) dikutip dari detikJabar.
Kritik terhadap Skema Desil
Ono juga mengkritik skema reaktivasi SPP yang diwacanakan hanya berlaku bagi siswa dari keluarga kategori desil 6 hingga desil 10. Ia menilai data kesejahteraan yang digunakan pemerintah masih menyisakan banyak persoalan. Banyak masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu justru masuk dalam kelompok desil yang lebih tinggi, sehingga tidak menerima bantuan sosial atau bahkan mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Artinya, belum ada jaminan bahwa masyarakat yang masuk desil 6 sampai 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar SPP. Data yang ada masih menyisakan banyak persoalan," ujar Ono.
Alternatif: Optimalisasi Anggaran Pendidikan
Sebagai alternatif, Ono meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan pemenuhan kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Dana tersebut harus difokuskan untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri, seperti pembangunan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik," kata politikus senior PDIP tersebut.
Tak hanya sekolah negeri, Ono juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan dukungan kepada sekolah swasta melalui bantuan pembangunan ruang kelas, peningkatan fasilitas pendidikan, dan penguatan kualitas layanan pembelajaran.
Komitmen DPRD Jabar
Ono memastikan DPRD Jawa Barat akan terus mengawal kebijakan anggaran pendidikan agar benar-benar difokuskan pada pemenuhan kebutuhan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, biaya operasional sekolah, hingga pemenuhan kebutuhan guru ASN maupun honorer.
"Fokus kita adalah memastikan seluruh kebutuhan sekolah negeri di Jawa Barat dapat dipenuhi melalui APBD, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan gratis benar-benar terwujud," tegasnya.
Latar Belakang Wacana Reaktivasi SPP
Sebelumnya, wacana reaktivasi SPP untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Barat muncul dalam rapat Pemprov Jabar bersama Komisi V DPRD Jabar awal pekan ini. Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa jika nantinya diberlakukan, kebijakan itu hanya menyasar siswa dari keluarga kategori Desil 6 hingga Desil 10, sementara siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin Desil 1 sampai Desil 5 tetap dibebaskan dari biaya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa pembahasan mengenai reaktivasi SPP masih berada pada tahap awal dan belum menjadi keputusan. "Masih menjadi pembahasan ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," kata Purwanto kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (14/7/2026). Menurutnya, salah satu alasan munculnya usulan tersebut adalah karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan dukungan anggaran agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
Pandangan Komisi V DPRD Jabar
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda tersebut berangkat dari kesepakatan bahwa sistem pendidikan di Jawa Barat harus mampu menghadirkan layanan yang berkualitas. Menurut Yomanius, kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini masih jauh dari kebutuhan riil operasional sekolah. Dari kebutuhan biaya layak sekitar Rp4,5 juta per siswa SMA setiap tahun, pemerintah baru mampu menanggung sekitar 40 persen.
"Oleh karena itu, disampaikan gagasan untuk mereaktivasi SPP di sekolah-sekolah negeri yang selama ini digratiskan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari proses pembelajaran berkualitas yang sesungguhnya itu pun belum bisa terpenuhi secara maksimal," ujarnya.
Sikap Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru mendorong tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang optimal sebelum bicara mengaktifkan kembali SPP di SMA/SMK Negeri. "Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, Gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata Dedi, Rabu (15/7/2026).
Ia mengaku telah berkeliling mengunjungi berbagai SMA di Jawa Barat dan menemukan bahwa kualitas pengelolaan sekolah tidak semata ditentukan besarnya anggaran, melainkan juga kemampuan manajemen sekolah dalam memanfaatkan dana BOS. Oleh karena itu, Dedi menyatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola dana BOS secara efektif sebelum mempertimbangkan pemberlakuan kembali SPP.
"Jadi tahap pertama sekarang, saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," tegasnya. Apabila masih terdapat kekurangan, terutama terkait sarana dan prasarana pendidikan, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turun tangan membantu melalui anggaran provinsi.
"Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS, jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik gitu loh. Nanti polemik lagi," katanya.
