DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Perkuat Ketahanan Pangan Antisipasi Dampak Global
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin secara resmi mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memperkuat langkah-langkah strategis dalam pengamanan stok pangan. Peringatan ini disampaikan menyusul memanasnya situasi global, terutama konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah yang dinilai mulai menunjukkan dampaknya.
Eskalasi Konflik Timur Tengah dan Ancaman bagi Pasokan
Dalam acara halal bi halal bersama jajaran eksekutif dan legislatif di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026, Khoirudin menyoroti bahwa eskalasi di Timur Tengah, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, telah mulai berdampak pada negara-negara di sekitar Asia Tenggara. "Di situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, konflik di Timur Tengah, penutupan Selat Hormuz yang telah berdampak kepada tetangga negara kita, tentu kita harus bersiap-siap terutama ketahanan pangan," tegas Khoirudin.
Ia menekankan bahwa Jakarta sebagai ibu kota dengan populasi padat harus bersiap sejak dini. Dengan jumlah penduduk harian yang mencapai 11,8 juta jiwa, ketergantungan pada distribusi pangan dari luar daerah sangat tinggi mengingat minimnya lahan produksi lokal.
Kerentanan Jakarta dan Langkah Antisipasi yang Diperlukan
Khoirudin menggarisbawahi fakta bahwa Jakarta tidak memiliki lahan produksi pangan seperti sawah atau kebun sayur-mayur. "Jakarta tidak punya sawah, tidak ada tanaman padi, sayur-mayur, atau bahan kebutuhan pokok. Kita harus menyiapkan semuanya agar warga tidak panik saat dampak Timur Tengah melanda Indonesia," jelasnya.
Untuk mengatasi kerentanan ini, ia meminta Komisi B DPRD DKI bekerja sama erat dengan Pemprov DKI dalam memastikan:
- Seluruh jalur pasokan pangan berjalan lancar dan aman
- Cadangan pangan tersedia dalam jumlah memadai
- Skema distribusi yang efektif dan terencana
Selain itu, Khoirudin menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan agar gejolak global tidak memicu keresahan publik. "Kami berharap Komisi B bersama Pemprov mengawal ketahanan pangan untuk 11,6 juta penduduk Jakarta. Ketika ada gejolak, warga harus tetap tenang," ujarnya.
Harmoni Eksekutif-Legislatif sebagai Modal Penting
Di luar isu ketahanan pangan, Khoirudin juga menyebutkan bahwa harmoni antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini harus terus dijaga dan ditingkatkan agar pelayanan kepada warga Jakarta dapat berjalan semakin optimal.
"Ini harmoni yang insyaallah terus kita jaga demi memberikan layanan terbaik bagi warga Jakarta," tutup Khoirudin, menegaskan komitmen untuk menjaga sinergi dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini.
