Anggota DPR Usulkan WFH Setiap Rabu, Khawatir Jumat Picu Libur Panjang
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, memberikan usulan terkait rencana kebijakan work from home (WFH) yang bertujuan untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat dampak konflik Timur Tengah. Ia mengusulkan agar WFH ditetapkan hanya pada hari Rabu setiap minggunya, bukan di hari lain seperti Jumat yang berpotensi disalahartikan sebagai libur panjang.
Kekhawatiran atas WFH di Hari Jumat
Ahmad Irawan, yang merupakan legislator dari Partai Golkar, menyatakan kekhawatirannya bahwa jika WFH dilaksanakan pada hari Jumat, publik cenderung memanfaatkannya untuk berwisata atau memperpanjang akhir pekan. Hal ini dapat menyimpang dari tujuan utama kebijakan, yaitu penghematan BBM. "Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial hari tersebut digunakan justru untuk berwisata. Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," ujarnya kepada wartawan pada Rabu, 25 Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa tujuan penghematan energi mungkin tidak tercapai jika masyarakat ramai-ramai bepergian saat WFH. "Dari awalnya kita bermaksud untuk menghemat penggunaan BBM, justru tujuan tersebut bisa tidak tercapai," tambah Irawan, seraya menekankan pentingnya pertimbangan matang dari pemerintah.
Alasan Pemilihan Hari Rabu
Irawan menjelaskan alasan di balik usulan WFH di hari Rabu. Menurutnya, hari Senin berisiko memicu perpanjangan libur akhir pekan, sementara Kamis dapat mendorong orang mengambil cuti di Jumat, sehingga menciptakan rentang libur yang lebih lama. "Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya," katanya.
Ia merinci bahwa Rabu berada di tengah pekan, membuatnya sulit bagi pegawai untuk memperpanjang libur atau cuti. Dengan demikian, kinerja tetap efektif dan maksud WFH untuk bekerja dari rumah dapat tercapai. "Penentuan Rabu sebagai hari WFH merupakan pilihan paling memungkinkan di antara hari-hari lain. Sebab, Rabu berada di tengah-tengah minggu sehingga kemungkinan orang untuk memperpanjang libur atau cuti lebih sedikit," jelas Irawan.
Dukungan untuk Kebijakan Penghematan Energi
Meskipun mengkritik pemilihan hari, Irawan menilai kebijakan WFH ini memiliki niat baik untuk mengurangi konsumsi energi. Ia berharap kebijakan tersebut berjalan paralel dengan penyediaan logistik dan bahan pokok bagi warga secara bijaksana. "Kebijakan tersebut harus berjalan paralel dengan kebijakan penyediaan energi, logistik kebutuhan bahan pokok warga, kegiatan pelaku usaha dalam masa WFH, pelayanan publik, dan lain sebagainya," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa langkah penghematan dari WFH merupakan bagian sederhana namun penting dalam mengurangi konsumsi energi dari stasiun pengisian bahan bakar, terutama dalam situasi sulit akibat konflik Timur Tengah.
Latar Belakang Kebijakan WFH
Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah menyepakati pelaksanaan WFH satu hari per minggu sebagai upaya penghematan BBM. Tito menyebut pemberlakuan WFH tinggal menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi ke masyarakat.
"Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana," kata Tito usai konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari yang sama. Kendati demikian, ia enggan membocorkan hari yang telah disepakati, menekankan bahwa hasil rapat masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada presiden.
Usulan Ahmad Irawan ini muncul sebagai respons terhadap rencana pemerintah, dengan harapan dapat memastikan efektivitas kebijakan WFH dalam mencapai tujuan penghematan energi tanpa menimbulkan penyimpangan seperti libur panjang yang tidak diinginkan.
