Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong peningkatan kesejahteraan guru dengan menetapkan gaji minimal Rp 5 juta per bulan. Usulan ini disampaikan sebagai respons terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kebocoran anggaran menghambat kenaikan gaji guru.
Komisi X DPR Dorong Gaji Minimal Rp 5 Juta
"Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp 5 juta adalah angka yang layak untuk kesejahteraan guru," kata Lalu Hadrian saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo tentang kebocoran anggaran perlu dipandang secara positif. "Kami tentu memandang ini positif. Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat mengapa sampai hari ini gaji guru belum bisa naik secara optimal," ujarnya.
Lalu Hadrian mengakui kesejahteraan guru telah mengalami peningkatan, namun masih belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus merumuskan skema penggajian yang lebih layak. Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah telah menyiapkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan bagi guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.
Pemerintah Siapkan Kenaikan Gaji Guru di APBN 2027
Sebagai mitra pemerintah di bidang pendidikan, Komisi X DPR akan menunggu arah kebijakan tersebut dalam pidato nota keuangan Presiden pada 16 Agustus mendatang. "Kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau pada 16 Agustus. Namun kami meyakini Presiden sudah memikirkan hal ini karena beliau selalu menyampaikan bahwa kesejahteraan guru menjadi prioritas," ucap Lalu Hadrian.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti kebocoran anggaran akibat praktik laporan ekspor palsu yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah dan berdampak pada kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru. "Kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp 15 ribu triliun. Rp 15 ribu triliun, saudara-saudara, ini semua data keluar, saya ingin sampaikan dalam forum ini," kata Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Kebocoran Anggaran Hambat Kesejahteraan Guru
Presiden mengatakan kebocoran anggaran tersebut membuat negara kehilangan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan pegawai negeri. "Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Karena uangnya enggak ada," kata Prabowo.
Dengan adanya usulan dari DPR dan rencana pemerintah, diharapkan kesejahteraan guru di Indonesia dapat segera meningkat secara signifikan. Komisi X DPR berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar realisasi kenaikan gaji dan tunjangan guru dapat berjalan sesuai harapan.
