Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan menyelesaikan polemik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang dirumahkan karena keterbatasan anggaran daerah. Permintaan itu disampaikan Cucun dalam pertemuan antara Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
DPR Imbau Pemda Tak Rumahkan PPPK
Cucun menegaskan seluruh pemerintah daerah (pemda) tidak boleh lagi merumahkan PPPK seperti yang terjadi di Tidore. Ia meminta Kemendagri segera memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. "Ya, salah satu tadi yang disampaikan saya ke Wamendagri (Ribka Haluk), ini tolong semua pemerintah daerah juga disampaikan tidak ada lagi ya istilahnya karena tadi merumahkan, kemampuan anggaran di daerahnya kurang," kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Cucun secara langsung meminta Ribka agar Kemendagri turun tangan menangani demo PPPK di Tidore. "Nah, kita mengimbau tadi juga sampaikan kepada Ibu Ribka, 'Bu, tolong itu yang kasus di Tidore itu, Kemendagri bisa turun tangan bisa membantu menangani terkait gejolak yang ada terkait P3K ini.' Ya semoga pemerintah daerah-pemerintah daerah lain masih bisa menyampaikan," ujar Cucun.
Pemerintah Diminta Beri Kepastian
Cucun meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian kepada para PPPK agar polemik di Tidore cepat selesai. "Ini harus segera tolong difasilitasi oleh pemerintah pusat, sehingga nanti sampaikan butuh berapa waktu lama sampai ada kepastian mereka juga nanti kalau misalkan PPPK-nya ini paruh waktu, atau tadi PPPK-nya yang sudah penuh waktu ada tunjangan kinerjanya harus dibebankan nanti di daerah, sampaikan oleh Kemendagri nanti di nasional, di pusat itu supaya ini tidak menjadi beban daerah juga," tuturnya.
Diketahui, massa PPPK di lingkup Pemkot Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menggelar aksi demonstrasi menolak dirumahkan pada Senin (6/7) sekitar pukul 08.30 WIT di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Aksi tersebut diikuti oleh seluruh PPPK serta PPPK paruh waktu. Mereka menuntut pemkot mencari solusi atas nasib mereka.
Walkot Tidore Potong Tunjangan PPPK
Menanggapi keluhan itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen akhirnya mengambil kebijakan dengan tidak merumahkan para pegawai PPPK. Namun, ia akan memangkas separuh dari pendapatan para pegawai. "TTP (tunjangan tambahan penghasilan) untuk PNS dipangkas 30 persen. Sedangkan PPPK dan paruh waktu tunjangannya yang dipotong," ujar Muhammad Sinen kepada wartawan, dikutip dari detikSulsel, Senin (6/7).
Kebijakan pemangkasan tunjangan itu diambil sebagai alternatif agar PPPK tetap bekerja meski dengan penghasilan berkurang. Cucun berharap Kemendagri segera memberikan solusi nasional agar kejadian serupa tidak terulang di daerah lain.
