Delapan Pemda Sumut Hibahkan Rp50 Miliar untuk Pemulihan Bencana di Aceh
Solidaritas antar daerah kembali terwujud dalam upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh. Sebanyak delapan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara secara kompak menyatakan komitmen untuk memberikan bantuan melalui skema hibah antar daerah, dengan total nilai mencapai Rp50 miliar, guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tetangga tersebut.
Inisiatif Berdasarkan Surat Edaran Mendagri
Langkah mulia ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Muhammad Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ. Edaran tersebut secara tegas mendorong pemerintah daerah yang tidak terdampak bencana untuk ikut membantu daerah yang sedang menjalani pemulihan, sebagai bentuk semangat gotong royong nasional yang harus dijaga dan diperkuat.
Surat edaran itu muncul setelah adanya ketimpangan yang cukup signifikan dalam pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD). Sejumlah wilayah di Sumatera Utara diketahui memperoleh pengembalian TKD dalam jumlah besar meskipun hanya mengalami dampak ringan dari bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Sementara itu, sejumlah daerah di Aceh yang justru terdampak lebih berat ternyata tidak mendapatkan pengembalian dana tersebut, menciptakan kesenjangan yang perlu segera diatasi.
Komitmen Nyata Delapan Daerah
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri per 20 April 2026, delapan daerah di Sumut telah menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada daerah terdampak di Aceh. Rincian bantuan tersebut adalah sebagai berikut:
- Kota Medan mengusulkan bantuan sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang.
- Kabupaten Deli Serdang juga mengusulkan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur.
- Kabupaten Simalungun mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Aceh Utara.
- Kabupaten Asahan mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen.
- Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan bantuan Rp25 miliar kepada Kabupaten Pidie Jaya.
- Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengusulkan Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah.
- Kota Pematangsiantar Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah.
- Kabupaten Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.
Dampak Signifikan bagi Pemulihan
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, terutama di wilayah Aceh yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses pemulihan pascabencana. Dalam Musrenbang Sumut 2027 di Medan, Rabu (22/4/2026), Tito menyatakan, "Kemudian saya buat surat edaran mengimbau, tapi sedikit maksa gitu, Sumut untuk bisa bantulah ke tetangga sebelah di Aceh, sehingga akhirnya ada 8 daerah sudah oke, komitmen."
Tito juga menekankan bahwa nilai bantuan tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan bagi percepatan pemulihan di daerah terdampak, terutama dalam mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) dan pemulihan fungsi pemerintahan yang sempat terganggu. "Di sana Rp25 miliar bukan angka kecil. Itu bisa untuk beli tanah, untuk huntap, bahkan menghidupkan kembali pemerintahan yang belum berjalan optimal," kata Tito dengan penuh keyakinan.
Mekanisme yang Dikawal Ketat
Lebih lanjut, Tito memastikan bahwa mekanisme hibah antar daerah akan dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan agar proses penyaluran dana bantuan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan yang dapat mengurangi efektivitas bantuan.
Saat ini, penanganan bencana di wilayah terdampak telah memasuki fase transisi setelah menyelesaikan tahap tanggap darurat. Secara umum, kondisi layanan dasar dan infrastruktur telah kembali berfungsi, meskipun belum sepenuhnya permanen. Tito mengungkapkan, "Per hari ini kami anggap bahwa sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan belum sempurna, tapi bisa dilewati. Jembatan belum sempurna, tapi banyak yang sudah dilewati, terutama yang nasional dan provinsi untuk logistik."
Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan solidaritas yang kuat antar daerah, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi dan gotong royong dapat mempercepat pemulihan pascabencana, menciptakan dampak positif bagi masyarakat yang terdampak.
