Gubernur Jawa Barat Ajukan Pinjaman Rp 2 Triliun untuk Proyek Infrastruktur Besar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengajukan pinjaman daerah senilai Rp 2 triliun kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Pinjaman ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proyek infrastruktur besar di provinsi tersebut, yang menghadapi tekanan fiskal yang signifikan.
Skema Pembiayaan Terbatas Masa Kepemimpinan
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa skema pembiayaan ini hanya berlaku selama masa kepemimpinannya sebagai gubernur. "Saya jujur saja, tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp 2 triliun. Tapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang besar," ujarnya saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis (26/2/2026). Pernyataan ini dikutip dari sumber resmi yang melaporkan perkembangan terkini.
Pinjaman tersebut ditargetkan akan dilunasi sepenuhnya pada tahun 2030, menunjukkan komitmen jangka panjang dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah provinsi, yang memerlukan dana tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan.
Dampak pada Pembangunan Daerah
Dengan pinjaman ini, diharapkan proyek infrastruktur besar di Jawa Barat dapat terus berjalan tanpa hambatan, mencakup berbagai sektor seperti transportasi, utilitas publik, dan fasilitas umum lainnya. Ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.
Bank BJB, sebagai lembaga keuangan daerah, dipilih untuk memberikan pinjaman ini, menandakan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor perbankan dalam mendukung pembangunan regional. Keputusan ini juga mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas fiskal sambil tetap memprioritaskan investasi dalam infrastruktur yang vital bagi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah provinsi akan memastikan bahwa dana pinjaman digunakan secara efisien dan transparan, dengan pengawasan ketat untuk menghindari penyimpangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manfaat dari pembangunan infrastruktur dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat dalam waktu yang telah ditetapkan.
