Bupati Sleman Tolak Kebijakan WFH ASN Tiap Jumat, Khawatir Pelayanan Tidak Optimal
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, secara tegas menyatakan tidak akan mengikuti kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Keputusan ini diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sleman meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran resmi yang menganjurkan penerapan WFH secara berkala.
"Saya menghormati perintah tersebut, namun terkait dengan WFH di wilayah kabupaten, khususnya di Sleman, hal ini tidak bisa dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, kami akan tetap melayani masyarakat seperti biasa," tegas Harda di Kantor Setda Sleman, seperti dilaporkan pada Rabu (1/4/2026).
Pertimbangan Efektivitas Pelayanan Menjadi Alasan Utama
Harda menjelaskan bahwa terdapat banyak pertimbangan mendalam di balik keputusan untuk tidak melaksanakan kebijakan WFH di Kabupaten Sleman. Salah satu pertimbangan utama yang ia kemukakan adalah terkait dengan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
"Mungkin kami salah, mungkin, tetapi berkaitan dengan WFH ini sangat situasional. Di Sleman, pelayanan tidak akan berjalan optimal jika diterapkan, sehingga kami lebih mementingkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat," ujarnya dengan nada serius.
Bupati merasa bahwa jika kebijakan WFH diterapkan, maka kualitas pelayanan kepada warga akan menurun secara signifikan. Ia menekankan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sleman memiliki tugas yang bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga hampir mustahil untuk menerapkan sistem kerja dari rumah.
Dialog Internal dan Komitmen terhadap Pelayanan
Harda mengungkapkan bahwa ia telah melakukan dialog intensif dengan para staf dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Hasil dari diskusi tersebut menunjukkan bahwa hampir tidak ada unit kerja yang mendukung penerapan WFH karena karakteristik tugas mereka yang membutuhkan kehadiran fisik.
"Banyak hal yang menjadi pertimbangan kami untuk tetap melayani seperti biasa. Saya sudah berdialog dengan teman-teman, dan hampir tidak ada yang mendukung WFH. Ini karena semua pelayanan kami bersifat langsung kepada masyarakat," jelasnya lebih lanjut.
Keputusan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menjaga kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik, meski harus berbeda dengan arahan pusat. Harda berharap masyarakat dapat memahami keputusan ini yang didasarkan pada kondisi spesifik dan kebutuhan riil di wilayahnya.
