3 Petugas PPSU Diberi Sanksi SP1 karena Balas Laporan Warga Pakai Foto AI di JAKI
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas memberikan sanksi surat peringatan pertama atau SP1 kepada tiga orang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Sanksi ini dijatuhkan karena petugas tersebut terbukti menggunakan foto rekayasa kecerdasan buatan atau AI untuk membalas laporan warga melalui aplikasi JAKI.
Peringatan Terakhir dari Gubernur
Dalam town hall meeting yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026), Pramono Anung menyatakan bahwa ketiga petugas tersebut telah ditemui secara pribadi. "Ada tiga orang yang sudah mendapatkan SP1. Tadi secara pribadi saya temui dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau masih ingin bekerja di DKI Jakarta," tegas Pramono di hadapan jajaran PPSU, lurah, camat, hingga wali kota.
Gubernur menegaskan bahwa pelanggaran serupa tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat jika insiden seperti ini terulang. "Kalau sampai diulang kembali, pasti kami mengambil tindakan yang lebih tegas," ucapnya dengan nada serius.
Kasus di Kalisari Jadi Sorotan
Pramono Anung secara khusus menyoroti kasus yang terjadi di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut, petugas PPSU diketahui membalas laporan warga dengan mengunggah foto hasil rekayasa AI, bukan dokumentasi pekerjaan nyata di lapangan. "Tidak ada ruang untuk itu terulang kembali. Kita perbaiki sistem dan tata kelola yang lebih baik, transparan, terbuka," imbuhnya.
Gubernur juga mengingatkan seluruh jajaran Pemprov DKI bahwa bekerja bukan sekadar untuk menyenangkan pimpinan, melainkan harus memberikan pelayanan riil kepada masyarakat. "Saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar menyenangkan pimpinan, tapi kerja riil di lapangan," pesannya kepada seluruh petugas.
PPSU Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Publik
Pramono Anung menekankan bahwa petugas PPSU merupakan ujung tombak pelayanan publik di Ibu Kota. Menurutnya, wajah Jakarta sangat ditentukan oleh kinerja dan integritas para petugas di lapangan. "PPSU adalah ujung tombak dari wajah Jakarta. Kita tidak bisa kerja sendirian, harus terkoordinasi dengan baik," ujarnya.
Sebagai langkah perbaikan, Pemprov DKI akan melakukan pembenahan sistem pelaporan dan mekanisme pengunggahan hasil kerja PPSU. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan transparansi dalam setiap proses pelayanan. "Masukan, saran, kritik dari publik itu adalah obat yang menguatkan kita untuk terus memperbaiki diri," tutup Pramono Anung.
