Yahya Zaini Ungkap Rencana BGN Hibahkan Motor Listrik ke Guru Honorer Daerah
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap usulan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari agar sepeda motor listrik yang telah dibeli negara dimanfaatkan secara maksimal. Ia bahkan mengungkapkan bahwa pihak BGN berencana menghibahkan motor listrik tersebut kepada para guru honorer di berbagai daerah.
"Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara," ujar Yahya kepada wartawan pada Jumat (18/6/2026). "Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut," sambungnya.
Kritik terhadap Pengadaan Motor Listrik Era Dadan Hindayana
Lebih lanjut, Yahya menegaskan bahwa sejak awal ia tidak menyetujui pengadaan 21 ribu unit motor listrik yang dilakukan di era kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Menurut politikus Partai Golkar itu, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau pengelola dapur tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam bekerja.
"Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja," tegasnya.
Yahya juga menyoroti bahwa Komisi IX DPR sebagai mitra pengawasan BGN tidak pernah mendapat informasi awal mengenai pengadaan tersebut. Ia menuding adanya praktik mark-up harga dan ketidakprofesionalan vendor yang tidak memiliki dealer maupun tempat servis. "Komisi IX tidak pernah mendapat laporan dan informasi mengenai pengadaan motor listrik tersebut sehingga tidak bisa melakukan pengawasan. Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya, yang paling disesalkan harganya dimark-up," ungkapnya.
Pernyataan Wakil Kepala BGN
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa semua aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara pada tahun 2025 harus dimaksimalkan, tidak hanya motor listrik tetapi juga barang lainnya seperti laptop, perangkat IoT, dan CCTV. "Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu," kata Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Ia menambahkan bahwa anggaran dengan output serupa tidak akan ada lagi pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penyisiran anggaran. "Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026," ucapnya.
Arumsari menegaskan bahwa prinsip utama adalah memaksimalkan pemanfaatan barang yang sudah dibeli dengan uang negara. Jika masih ada kekurangan, BGN akan melengkapi sesuai kebutuhan. "Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, nggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," pungkasnya.
