Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia bahkan berencana mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC).
Justice Collaborator untuk Bongkar Korupsi MBG
Kuasa hukum Sony, Elza Syarief, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki informasi penting yang dapat membantu penyidik. "Dia minta JC dan dia akan buka semua. Kerja sama kooperatif dengan Kejaksaan Agung dan membongkar semua," kata Elza saat dihubungi pada Jumat (5/6/2026).
Menurut Elza, Sony memiliki data yang dapat digunakan untuk menelusuri dugaan praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. "Dia kan membuat sistem sehingga bisa mendeteksi di laptopnya siapa yang menjual-belikan itu. Dia ada beberapa nama, banyak ya, lebih dari 30 orang untuk bisa diperiksa," ujarnya.
Data Lebih dari 30 Nama
Elza menjelaskan bahwa nama-nama tersebut dapat ditelusuri melalui data dan laporan yang dimiliki Sony. Dari data itu, penyidik dapat mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jual beli titik lokasi program MBG.
Sony sendiri membantah terlibat langsung dalam praktik jual beli SPPG. Ia hanya bertugas memberikan titik lokasi program, sementara pelaksanaan di lapangan menemukan berbagai persoalan, termasuk dugaan penggunaan yayasan dan investor dari daerah berbeda. "Pak Sony sendiri tidak pernah melakukan itu," tegas Elza.
Pengajuan ke LPSK Segera Dilakukan
Terkait status Justice Collaborator, Elza mengaku pihaknya belum mengajukan permohonan secara resmi. Namun, pengajuan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan dilakukan pada Senin depan. "Belum, baru tadi malam. Saya akan ajukan hari Senin," katanya.
Selain mengajukan status JC, pihak Sony juga berencana meminta perlindungan bagi keluarga. "Tentu minta pengamanan dong, istri dan anaknya, keluarganya, dan yang melakukan JC ini," ucap Elza.
Dengan langkah ini, diharapkan kasus dugaan korupsi MBG dapat terungkap secara tuntas dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diproses hukum.
