Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Pratikno, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi para penyintas dan mitigasi risiko bencana lanjutan menjadi prioritas utama pada fase transisi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Pratikno setelah menggelar rapat bersama Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pemulihan Ekonomi Secara Paralel
Pratikno menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi penyintas akan dilaksanakan secara paralel dengan berbagai rencana aksi prioritas. Rencana tersebut meliputi normalisasi sungai, pemulihan lahan sawah dan tambak, perbaikan jalur logistik, penguatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta program padat karya. Skema ini dirancang untuk mengantisipasi dampak lanjutan pascabencana, seperti banjir susulan akibat sungai yang belum sepenuhnya dinormalisasi. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat melalui program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya beli warga terdampak.
“Kebutuhan mendesak masyarakat terus kami jaga supaya bisa terpenuhi sebaik-baiknya. Selain itu, kami juga harus kembali memfasilitasi kehidupan ekonomi masyarakat, mulai dari menjaga jalur logistik, pertanian, perikanan, hingga perdagangan dan UMKM,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis pada Minggu (17/5/2026).
Percepatan Infrastruktur Fisik
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menekankan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur fisik juga menjadi fokus utama pada fase transisi pemulihan. Menurutnya, langkah ini penting agar infrastruktur yang diperbaiki lebih kuat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang. “Kita harus mengawal infrastruktur fisik jangan sampai nanti tidak kokoh dalam menghadapi perubahan iklim ke depan,” ujarnya.
Prioritas Infrastruktur dan Hunian Tetap
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur menjadi langkah penting. Hal ini untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal, sekaligus mengurangi risiko dampak bencana susulan di masa mendatang. “Terutama yang kita prioritaskan adalah infrastruktur. Seperti tadi disampaikan (Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pratikno), normalisasi sungai menjadi prioritas, kemudian jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, pertambakan, dan sektor ekonomi,” kata Tito.
Di sisi lain, Tito menambahkan bahwa Satgas PRR juga akan mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) di tiga daerah terdampak. Hal ini bertujuan agar para penyintas tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) dan dapat segera kembali menata kehidupan secara lebih layak dan berkelanjutan. “Kemudian huntap juga penting supaya masyarakat tidak terlalu lama di huntara,” tutup Tito.
