Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih karena kerap mendapat laporan mengenai pejabat publik yang melakukan penyelewengan. Kekecewaan itu dirasa mendalam karena oknum yang terlibat merupakan orang-orang yang ia percaya.
Keresahan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan masyarakat di Museum Marsinah, Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5) pagi.
Prabowo: Saya Geleng-geleng Kepala
"Saya geleng-geleng kepala, sedih saya, bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang menyeleweng. Saya sedih," ucap Prabowo dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.
"Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan diberi jabatan penting, begitu menjabat menyeleweng, nyuri uang rakyat! Bagaimana? Apa yang harus saya buat?" tuturnya.
Ia kemudian menceritakan momen Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, yang datang menghadap dalam kondisi tegang dan penuh keraguan. Kepala BPKP stres karena temuan kasus penyelewengan yang hendak dilaporkan ternyata menyeret nama-nama di lingkaran dekat presiden. Saat itu, Kepala BPKP meminta petunjuk apakah pemeriksaan boleh dilanjutkan atau tidak.
Instruksi Tegas Prabowo
Mendengar keraguan itu, Prabowo langsung memberi perintah keras. Baginya, tidak ada tebang pilih atau perlindungan bagi siapa pun yang menyentuh uang rakyat, tak peduli seberapa dekat hubungan orang tersebut dengan dirinya.
"Dia lihat saya, masalah apa, ngomong petunjuk. 'Teruskan pemeriksaan! Tidak ada, enggak ada mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya enggak ada urusan! Kalau ada indikasi, terus periksa!'" kata Prabowo menirukan instruksi tegasnya.
Jabatan Bukan Tameng
Mantan Panglima Kostrad ini menegaskan amanah dan jabatan negara membawa tanggung jawab penuh yang mutlak harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara, bukan sebagai tameng keluhuran pribadi. Ia menyayangkan sikap segelintir oknum yang setelah memegang kekuasaan justru jemawa dan merasa tak tersentuh hukum.
"Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga, bukan diberi wewenang, kepercayaan, malah merasa adigang, adigung, adiguna, merasa di atas, dan merasa negara ini bodoh," kritiknya tajam.
Era Digital Memudahkan Pengawasan
Prabowo memberi peringatan bahwa di era digital, seluruh pergerakan anggaran dan birokrasi sudah terpantau ketat. Menutupi kejahatan jabatan mustahil karena cepat atau lambat pasti terendus. Hal yang paling ia risaukan adalah dampak sosial dan psikologis yang harus ditanggung anak dan istri para pejabat saat kasusnya terbongkar.
Tegas pada Internal Gerindra
Prabowo juga menyatakan sikap tegas tanpa pandang bulu berlaku di internal partainya, Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra ini mempersilakan penegak hukum untuk memeriksa dan menahan kader-kadernya jika terbukti korupsi.
Ketegasan serupa ia tuntut dari petinggi, jenderal, maupun mantan jenderal di TNI dan Polri untuk menjaga kehormatan di akhir masa bakti dengan memberi teladan bersih.
Opsi Terakhir: Kembalikan Aset
Prabowo memberi opsi terakhir bagi pejabat yang telanjur menikmati aset atau uang dari hasil tidak sah agar segera mengembalikannya secara sukarela sebelum hukum bertindak lebih jauh.
"Kalau saya dapat laporan, apa yang buat nanti geremeng-geremeng sakit hati, suruh kembaliin yang dia dapat secara tidak halal, enggak mau? Ya sudah, urus sama kejaksaan sana, saya serahkan," pungkas Prabowo.
