Menteri HAM Pigai Jenguk Korban Keracunan MBG di Surabaya
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengunjungi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirawat di RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya, Rabu (13/5). Dalam kunjungan tersebut, Pigai meninjau kondisi para siswa satu per satu dan berdialog dengan orang tua mereka. Ia menyampaikan bahwa program MBG bertujuan baik, namun terjadi kesalahan dalam pengelolaan dapur.
“Presiden (Prabowo Subianto) ngasih MBG itu tujuannya baik, memang yang salah yang masak,” ujar Pigai kepada korban dan orang tua. Ia menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan bermasalah akan dikenai sanksi berupa penutupan dan penghentian operasional. “SPPG-nya sudah tentu diberi sanksi, belum tentu nanti dia yang masak lagi,” katanya menenangkan para orang tua.
Pigai Soroti Ketidaksiapan SPPG Tembok Dukuh
Pigai mengungkapkan bahwa insiden keracunan yang menimpa sekitar 200 siswa ini dipicu oleh pengelolaan dapur SPPG yang tidak profesional. Ia menemukan satu dapur SPPG harus melayani hingga 13 sekolah di wilayah Surabaya, mulai dari TK, SD, hingga SMP. Menurutnya, rasio tersebut tidak wajar dan melampaui kapasitas.
“Saya temukan di Surabaya. Kesalahannya memang sudah dipastikan dapur SPPG yang salah. Kenapa? Karena satu SPPG meng-handle 13 sekolah. Saya pikir satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak,” ucapnya. Pigai menilai beban kerja berlebihan membuat manajemen SPPG menjadi amatir dan mengabaikan kedisiplinan serta ketelitian dalam menyajikan makanan. Untuk wilayah perkotaan padat seperti Surabaya, satu SPPG idealnya hanya melayani maksimal tiga hingga lima sekolah.
“Sehingga dalam manajemen pengelolaannya ya amatir, tidak profesional, tidak cermat, tidak teliti, tidak cekatan, dan tidak disiplin. Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul. Kita harus akui,” tegasnya.
Langkah Tegas: Ganti Pengelola dan Blacklist
Sebagai langkah tegas, Pigai meminta agar pengelola SPPG Tembok Dukuh segera diganti dengan pihak yang lebih profesional. Ia juga mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memasukkan nama pemilik atau pengelola SPPG bermasalah ke dalam daftar hitam (blacklist). “Bila perlu di-blacklist. Blacklist-nya itu bukan SPPG-nya, ingat ya. Kalau saya Kepala BGN, saya blacklist pengelola orangnya. Karena ini man-made. Ini kesalahan orang,” ujarnya.
Meski insiden keracunan sudah massal, Pigai belum mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran HAM. Menurutnya, program MBG masih dalam tahap pembangunan dan perbaikan menuju standar ideal. “Saya bilang on going achieving of human rights. Jadi, sesuatu yang sedang dalam pembangunan, tidak bisa dinilai dalam konteks HAM. Tapi dievaluasi, diperbaiki sampai standar maksimum tercapai,” katanya.
Korban Keracunan dan Respons SPPG
Dari 200 siswa yang dilaporkan keracunan pada Senin (11/5), sekitar 130 anak dirawat di RSIA IBI Surabaya. Sebagian sudah diperbolehkan pulang, namun masih ada tujuh pasien yang menjalani observasi. “Dari tujuh pasien, mungkin dua yang butuh satu-dua hari lagi pulang. Tapi mungkin lima bisa pulang cepat,” pungkas Pigai.
Kepala SPPG Tembok Dukuh, Chafi Alida Najla, meminta maaf dan berjanji menanggung biaya perawatan. Ia mengakui adanya laporan keracunan setelah siswa memakan menu daging, namun mengklaim proses masak sudah sesuai standar. “Dagingnya tidak basi, mungkin dari pengolahannya, atau dari waktu bahan datangnya,” ujarnya. SPPG Tembok Dukuh yang beroperasi sejak Februari 2026 melayani 13 sekolah dengan 3.020 porsi MBG per hari. Akibat kejadian ini, operasional dihentikan sementara menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, menyatakan pihaknya langsung meninjau lokasi dan mengarahkan penghentian distribusi. “Kami masih menunggu hasil lab dan SPPG ini akan kami evaluasi,” katanya.
