Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah, Selasa (28/7). Kali ini yang ditangkap adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi senyap di wilayah Kabupaten Pemalang tersebut.
"Benar," kata Fitroh kepada CNNIndonesia.com ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (29/7). Fitroh belum mau mengungkap kasus yang menjerat sang bupati hingga akhirnya ditangkap dalam OTT tersebut. Ia juga belum bisa merinci jumlah orang yang ditangkap selain Bupati Pemalang. "Lebih detailnya ke jubir," ujarnya.
Anom Widiyantoro Baru Dilantik 2025
Anom Widyantoro yang berpasangan dengan Nurkholes baru terpilih pada Pilkada 2024 lalu. Mereka dilantik bersama kepala daerah lainnya pada 6 Februari 2025. Pasangan Anom dan Nurkholes ini didukung oleh koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh.
Total 11 Kepala Daerah Ditangkap KPK Sepanjang 2026
KPK sedang giat menangkap para kepala daerah yang diduga korupsi lewat OTT. Sepanjang 2026 ini, sudah ada 11 kepala daerah yang diamankan dalam operasi senyap lembaga antirasuah. Modus korupsi yang dilakukan para kepala daerah beragam, mulai dari suap, pemerasan, hingga penerimaan gratifikasi.
Para kepala daerah yang diproses hukum KPK terdiri dari Wali Kota Madiun, Maidi; Bupati Pati, Sudewo; Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq; Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari; Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman; Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Kemudian Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison; Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Suhardiman Amby; Bupati Langkat, Syah Afandin; Bupati Sukoharjo, Etik Suryani; dan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
Dengan penangkapan Anom Widiyantoro, KPK menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di tingkat daerah. Operasi tangkap tangan ini menjadi salah satu alat efektif untuk menjerat para pelaku korupsi secara langsung.
