Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menaikkan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2027 menjadi sebesar Rp 989 miliar. Sebelumnya, KPK mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 762,30 miliar.
Dukungan DPR untuk Anggaran KPK
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp 1,23 triliun. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Setyo awalnya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 762 miliar.
"Pimpinan dan anggota Komisi III yang kami hormati, tentu kami mencermati arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan konsolidasi program Makan Bergizi Gratis tanggal 3 Juni di Sentul. Beliau memberikan sebuah statement 'berapa pun yang dibutuhkan'. Oleh karena itu, tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan, atau mengusulkan tambahan terhadap pagu 2027 sebesar Rp 762,30 miliar," ucapnya dalam rapat di Kompleks DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, yang memimpin rapat kerja itu justru meminta KPK mengajukan tambahan anggaran yang lebih besar, yaitu Rp 5 triliun. Ia menyinggung pernyataan presiden yang sempat diungkit Ketua KPK. "Tapi saran saya, Pak, saran, karena Pak Presiden udah ngomong, Pak. Jadi, kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan minta berapa aja dikasih. Pak, ajuin Rp 5 T, Pak! Tanggung, Pak! Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, ah kita videonya kita buka terus nanti. Supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak, kita teman-teman?" ujar Sahroni.
Dukungan dari Anggota Komisi III Lainnya
Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas turut mendukung KPK untuk meningkatkan anggarannya. Ia menyoroti anggaran pendidikan dan pencegahan korupsi yang dinilai masih rendah. "Tolong ditingkatkan Pak ini pencegahan, menurut saya sangat penting perlu peningkatan dan kedua pendidikan. Pendidikan ini hanya Rp 73,66 miliar bagaimana kita mau menghilangkan korupsi atau mencegah korupsi kalau pendidikannya hanya Rp 73,66 miliar," ucap dia.
Dukungan anggaran untuk KPK juga disampaikan oleh anggota Komisi III lainnya, Martin Tumbelaka. Legislator dari Partai Gerindra ini mengaku akan mendukung penuh penambahan anggaran untuk KPK. "Kami dari partai Gerindra akan all out mendukung pengajuan penambahan anggaran yang dibutuhkan selama itu untuk memaksimalkan penindakan di lapangan kerja," tuturnya.
Alasan KPK Menaikkan Usulan Anggaran
Setyo menjelaskan bahwa pihaknya memiliki keinginan untuk membentuk perwakilan di daerah guna memperkuat upaya pencegahan korupsi. Ia mencontohkan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki perwakilan hingga tingkat provinsi dan kabupaten. "Memang ya kendalanya kami memang tidak memiliki seperti BNN ada BNP provinsi, ada BNK Kabupaten, Kota Madya. Nah, KPK ini semua adanya di pusat saja. Dengan lebih kurang 1.900 pegawai yang kami miliki, memang kami ada obsesi, ada keinginan gitu untuk membuat perwakilan-perwakilan," ujar Setyo.
"Misalkan sisi pencegahan dan sisi korsup (koordinasi dan supervisi) bisa melaksanakan tugas di misalkan Indonesia Bagian Tengah, Indonesia Bagian Timur, ya, artinya untuk bisa lebih akses birokrasi dan lain-lain itu juga lebih singkat, lebih padat dan lebih cepat, gitu," tambahnya.
Dengan adanya dukungan dari hampir seluruh anggota Komisi III, Setyo mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan Biro Keuangan. "Nah, dengan adanya pengajuan anggaran yang tadi kemudian hampir seluruh anggota Komisi III memberikan dukungan, kami langsung tektokan dengan Pak Sekjen dan Biro Keuangan. Dalam hal ini kami minta atau mengusulkan penambahan dari yang Rp 762 miliar, kami bulatkan atau kami usulkan menjadi 999 (miliar)," ungkap Setyo Budi. Namun, ia kemudian merevisi usulannya menjadi Rp 989 miliar. "Gini saja izin pimpinan, Rp 989," ujar Setyo. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Sahroni mengatakan, "Oke, Rp 989 (miliar) memang ini cepat kalau begitu ya. Baru kali ini nih komisi III gregetan sama KPK kok ngajuin kecil amat gitu."
