Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris akan meminta penjelasan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait insentif sebesar Rp6 juta per hari yang tetap diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan pemborosan uang negara karena membiayai unit-unit yang tidak beroperasi akibat pelanggaran.
Rapat Kerja dengan BGN
Charles menyatakan bahwa dalam rapat kerja mendatang, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang menjadi sorotan publik. "Kami akan meminta penjelasan dari Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang sangat menyita perhatian publik ini dalam rapat kerja mendatang," ujarnya di Jakarta, Rabu (29/4), seperti dilansir Antara.
Potensi Penghematan Rp317 Miliar
Berdasarkan data yang diperolehnya, terdapat 3.778 unit dapur SPPG yang telah ditutup. Jika insentif tidak diberikan selama dua pekan, negara bisa menghemat Rp317 miliar. Dana tersebut, menurut Charles, seharusnya dapat dialokasikan untuk program pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan. Ia menegaskan bahwa membiayai unit SPPG yang sedang dalam sanksi adalah upaya yang sia-sia.
Mengingatkan Tujuan Program MBG
Charles juga mengingatkan kembali bahwa tujuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah perbaikan gizi anak, bukan untuk berbagi proyek. "Jangan sampai esensi untuk memperbaiki gizi rakyat itu justru dikhianati oleh manajemen yang tidak baik," tegasnya. Ia berharap BGN dapat segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar program berjalan efektif.
