Komisi IX DPR Minta Audit 13 Ribu Titik SPPG Bikin Boros Rp 1 Triliun per Bulan
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, meminta pemerintah untuk melakukan audit terhadap 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai menyebabkan pemborosan anggaran hingga Rp 1 triliun setiap bulannya. Ia juga mendesak adanya investigasi terkait temuan tersebut.
"Pertama, jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut," kata Yahya kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Yahya menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) harus berhati-hati dalam melakukan pembayaran SPPG. Ia menyebut jika terbukti melanggar, maka 13 ribu titik SPPG itu harus diberikan sanksi tegas.
"Kedua, BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur," ujar Yahya. "Ketiga, jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara," tambahnya.
Legislator Partai Golkar ini meminta adanya evaluasi menyeluruh terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut peristiwa yang terjadi di BGN belakangan ini harus menjadi momentum untuk berbenah.
"Keempat, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG, dilakukan evaluasi secara ketat, dan dipastikan pengelolaan sesuai aturan yang berlaku," kata Yahya.
"Kelima, ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi," tambahnya.
Pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan
Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya pembengkakan jumlah titik SPPG menjadi lebih dari 13 ribu. Angka tersebut merupakan gabungan dari dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan luar wilayah 3T.
Zulhas mengatakan pembengkakan titik dapur MBG ini terkait kasus dugaan jual beli titik. Di luar wilayah 3T, proyeksi awal terdapat 21 ribu dapur, namun data terbaru menunjukkan 27.877 titik.
"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa rencana awal untuk daerah 3T adalah 2.000 titik SPPG, namun temuan di lapangan menunjukkan terdapat 8.617 titik.
"Nah, yang nomor dua, Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138," ujarnya.
Zulhas mengungkapkan kelebihan pengeluaran anggaran MBG senilai Rp 1 triliun setiap bulannya. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan.
"Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada atau 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun Rp 12 triliun. Nah, ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.
