Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik keras pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayan yang menyebut insentif Rp6 juta per hari tetap diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dan ditutup sementara. Charles menilai pernyataan tersebut cacat logika dan merupakan skandal moral.
Kritik Terhadap Insentif SPPG Bermasalah
Charles Honoris menyatakan bahwa pemberian insentif kepada SPPG yang ditutup sementara bukan hanya cacat logika, melainkan sebuah penghinaan terhadap nalar publik. Ia menyoroti upaya pemerintah yang gencar melakukan efisiensi anggaran di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu, namun justru menghamburkan uang negara untuk unit yang tidak beroperasi karena pelanggaran.
“Di satu sisi, pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,” ujar Charles kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).
Legislator PDIP itu juga membandingkan dengan nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda. Menurutnya, pemerintah terlalu dermawan memberikan insentif kepada SPPG bermasalah.
Jumlah SPPG Ditutup Lebih Besar
Charles mempertanyakan bagaimana mungkin pihak yang lalai hingga menyebabkan keracunan tetap mendapatkan insentif. Ia mengungkapkan bahwa jumlah dapur yang ditutup mencapai 3.778, bukan 1.720 seperti yang diumumkan Kepala BGN. Jika SPPG bermasalah itu ditutup selama dua pekan, negara seharusnya bisa menghemat Rp317 miliar.
“Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik justru tetap mendapatkan guyuran Rp6 juta setiap harinya?” kata Charles.
Komisi IX DPR Akan Panggil BGN
Komisi IX DPR berencana meminta penjelasan dari BGN terkait insentif kepada SPPG yang ditutup sementara. Charles menegaskan harus ada pertanggungjawaban dari BGN mengenai penggunaan anggaran yang menyita perhatian publik.
“Kami akan meminta penjelasan dari Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang sangat menyita perhatian publik ini dalam rapat kerja mendatang,” kata Charles.
Ia mengingatkan bahwa tujuan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah untuk perbaikan gizi anak, bukan lahan mencari keuntungan. “Tujuan dari makan bergizi gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok,” imbuhnya.
Klarifikasi BGN
Menanggapi polemik tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayan meluruskan pernyataannya yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dadan memastikan bahwa SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya akibat kelalaian tidak akan menerima insentif selama masa penghentian.
“Selama statusnya suspend karena kelalaian atau tidak terpenuhinya standar, insentif tidak dibayarkan,” tegas Dadan dilansir detikHealth, Rabu (29/4).
Ia menambahkan bahwa insentif juga tidak diberikan jika masalah berasal dari bahan baku yang tidak segar atau kesalahan mitra penyedia. “Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau mark-up harga bahan baku, itu jelas tidak dapat insentif,” ujarnya.
