Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan memberikan perhatian penuh terhadap proses hukum tiga kasus korupsi besar yang melibatkan batu bara, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan PT Krakatau Steel. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa kasus yang menyeret sejumlah aparat penegak hukum (APH) tersebut berkaitan dengan oknum, bukan institusi secara keseluruhan.
Komisi III DPR Awet Kasus Korupsi
Konferensi pers digelar di kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan, pada Sabtu (11/7/2026). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, dan Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Rudi Margono.
"Ada beberapa hal yang diumumkan. Pertama, Komisi III mengambil inisiatif, memastikan kasus yang kemarin-kemarin banyak diberitakan bisa berjalan dengan koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum," kata Habiburokhman.
Komisi III Pastikan Tak Ada Gesekan Antarlembaga
Habiburokhman menegaskan pihaknya akan mengawal proses pengusutan agar tidak terjadi tindakan yang melampaui kewenangan hukum di antara institusi penegak hukum. "Kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya excess, gesekan, friksi antarinstitusi terkait penanganan kasus ini. Karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi," ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan untuk meredakan potensi ketegangan antarlembaga hukum yang terlibat, seperti Kejagung dan Kepolisian. Dengan menekankan bahwa kasus ini bersifat personal, Komisi III berharap proses hukum tetap berjalan profesional dan transparan.
Atensi Presiden Prabowo
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel menjadi atensi langsung Presiden Prabowo. "Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan," kata Budi Hermanto seusai penggeledahan di Cafe de'Clan, Cipete, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/7/2026).
Budi menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengungkapan dugaan korupsi batu bara di PLN yang memicu pemadaman listrik (blackout) di Sumatera beberapa waktu lalu, serta kasus ASABRI dan Krakatau Steel. Kasus korupsi yang diusut meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang.
"Dari Kortas Tipikor bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan rangkaian penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe de'Clan dan Koin Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel," ujarnya.
Kasus Korupsi yang Mengguncang
Kasus dugaan korupsi batu bara PLN diduga menyebabkan kerugian negara yang besar dan memicu krisis listrik di Sumatera. Sementara itu, kasus ASABRI merupakan skandal korupsi dana pensiun TNI yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Krakatau Steel, perusahaan baja milik negara, juga terseret dalam pusaran korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pengusaha.
Komisi III DPR berkomitmen mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Dengan adanya atensi Presiden dan pengawasan ketat dari DPR, diharapkan kasus-kasus ini dapat diungkap secara menyeluruh dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.
