Viral di media sosial reaksi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, saat ditanya mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam anggaran pemda. Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi mengaku akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan.
Sekda Banten: Teguran untuk Perbaiki Komunikasi
“Kita tidak bisa menjustifikasi itu salah atau benar. Tapi yang pasti saya selaku Sekda akan menegur yang bersangkutan agar bisa lebih memperbaiki kualitas komunikasi dengan teman-teman media dan juga dengan yang lainnya,” ujar Deden kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).
Deden menegaskan bahwa sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tetap berkomitmen menerapkan prinsip transparansi kepada publik. Hal itu dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan program yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
“Begitu juga untuk pengadaan. Semua sudah by design oleh pemerintah pusat, sehingga sangat bisa dilihat oleh masyarakat,” tuturnya.
Temuan BPK Jadi Catatan Evaluasi Seluruh OPD
Perihal temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI pada Dinkes Banten, Deden menilai adanya kelalaian dari pengguna anggaran sekaligus memastikan evaluasi akan dilakukan. “Tapi ini menjadi catatan bagi Pemprov Banten untuk mengevaluasi seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), bukan hanya Dinas Kesehatan,” kata Deden. “Terutama bagi OPD yang temuannya berulang,” imbuhnya.
Deden melanjutkan, temuan-temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten terbuka untuk publik. “Jadi kita semua bisa melototi. Kan contoh kayak kemarin temuan BPK, itu tidak ada yang disembunyikan. Temuannya itu di A, B, C, D gitu, itu bisa dilihat. Dan kita juga bisa melihat apakah temuan itu sudah diselesaikan atau belum. Jadi kita tidak main umpet-umpetan dengan masyarakat untuk program-program yang dilaksanakan atau direncanakan,” pungkasnya.
