Jakarta - Jaksa penuntut umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti total Rp 5,6 triliun. Salah satu yang dipersoalkan jaksa adalah harta kekayaan Nadiem sebesar Rp 4,8 triliun yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022.
Kronologi Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook
Nadiem didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management untuk program digitalisasi pendidikan yang berlangsung pada tahun 2020 hingga 2022. Dalam dakwaan jaksa, proyek ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,1 triliun. Nadiem disebut diperkaya Rp 809 miliar dari proyek tersebut. Perbuatan itu dilakukan bersama Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, Ibrahim Arief (Ibam), dan Jurist Tan. Sri, Mulyatsyah, dan Ibam telah divonis bersalah, sementara Jurist Tan masih buron.
Perhitungan Uang Pengganti
Jaksa menguraikan perhitungan uang pengganti sebesar Rp 5,6 triliun. Menurut jaksa, Nadiem tidak dapat membuktikan bahwa uang Rp 809 miliar dan Rp 4,8 triliun kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya berasal dari sumber yang sah. "Maka dalam proses persidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan tentang uang sebesar Rp 809.596.125.000 dan sebesar Rp 4.871.469.603.758 merupakan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan.
Fluktuasi Harta Nadiem dalam LHKPN
Berdasarkan data LHKPN dari situs resmi KPK, Nadiem rutin melaporkan hartanya sejak menjabat Mendikbud pada 2019. Pada 2019, harta Nadiem tercatat Rp 1,2 triliun, kemudian turun menjadi Rp 1,19 triliun pada 2020, dan Rp 1,17 triliun pada 2021. Namun, pada 2022 harta Nadiem melonjak drastis menjadi Rp 4,8 triliun. Kenaikan inilah yang menjadi perhatian jaksa.
Rincian Harta LHKPN 2022
- Tanah dan bangunan: 7 bidang di Rote Ndao, Gianyar, dan Jakarta Selatan senilai Rp 55,3 miliar (bertambah satu unit dibanding 2021).
- Kendaraan: Mobil Honda Brio Rp 162 juta (berkurang dua unit, tidak lagi melaporkan Toyota Vellfire dan Audi Q5).
- Harta bergerak lainnya: Rp 752 juta (sama dengan 2021).
- Surat berharga: Rp 5,5 triliun (naik dari Rp 1,3 triliun pada 2021).
- Kas dan setara kas: Rp 12,2 miliar (naik dari Rp 5,7 miliar pada 2021).
- Harta lainnya: Rp 3,4 miliar (naik dari Rp 2,9 miliar pada 2021).
- Utang: Rp 790 miliar (naik dari Rp 193 miliar pada 2021).
Total harta bersih Nadiem pada 2022 mencapai Rp 4,8 triliun. Namun, pada 2023 hartanya turun menjadi Rp 906 miliar, dan pada 2024 menjadi Rp 600 miliar.
Penjelasan Pihak Nadiem
Pengacara Nadiem membantah bahwa kliennya menerima keuntungan pribadi dari proyek Chromebook. Mereka menjelaskan bahwa transfer dana Rp 809 miliar dari PT AKAB ke PT Gojek Indonesia pada tahun 2021 merupakan transaksi korporasi internal yang berkaitan dengan persiapan IPO Gojek Tokopedia. "Tidak ada bukti bahwa Nadiem menerima keuntungan pribadi atau memperkaya pihak lain. Kekayaannya justru merosot 51% saat menjabat Menteri," ujar pengacara.
Kronologi Transaksi Rp 809 Miliar
- 2010: PT Gojek Indonesia didirikan untuk menampung driver ojek.
- 2014-2012: PT AKAB dibentuk untuk menerima investasi asing karena restriksi modal asing di transportasi. Google menjadi investor pada 2018.
- 2014-2021: PT Gojek Indonesia menerima utang dari PT AKAB sebesar Rp 809 miliar untuk modal kerja.
- 2021: PT AKAB menyuntik dana Rp 809 miliar ke PT Gojek Indonesia melalui akuisisi, yang digunakan untuk melunasi utang tersebut.
Pengacara juga menjelaskan bahwa fluktuasi harta Nadiem dipengaruhi oleh harga saham PT AKAB. "Penurunan aset pada 2023 berkorelasi langsung dengan turunnya harga saham PT AKAB di bursa, bukan karena aliran uang suap," kata pengacara Tetty Diansar saat membacakan eksepsi.
