Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat terkait polemik penggunaan fasilitas publik, termasuk rencana renovasi rumah jabatan gubernur yang mencapai Rp25 miliar. Dalam pernyataannya, Rudy menilai kritik publik merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah sekaligus masukan bagi pemerintah.
Refleksi dan Perbaikan Sikap
Rudy mengaku telah melakukan refleksi atas dinamika yang berkembang dan menyadari perlunya perbaikan, terutama dalam aspek sikap dan komunikasi publik. "Sebagai Gubernur saya memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan fasilitas publik, wajar jika muncul pertanyaan. Kritik yang keras adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah yang kita cintai bersama," ujarnya.
Item Renovasi yang Disorot
Polemik sebelumnya mencuat terkait paket renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar. Sejumlah item dalam paket tersebut menuai perhatian publik, di antaranya kursi pijat dan akuarium air laut. Menanggapi hal itu, Rudy menegaskan akan menanggung secara pribadi pembiayaan item yang dinilai berada di luar fungsi kedinasan. "Sebagai bentuk komitmen, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut," tegasnya.
Evaluasi dan Audit Terbuka
Selain itu, pemerintah provinsi akan mengevaluasi dan mengaudit ulang seluruh paket renovasi secara terbuka agar dapat diawasi publik. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya untuk memastikan penggunaan anggaran fasilitas pimpinan ke depan lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Rudy menegaskan polemik ini akan dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Dengan langkah ini, diharapkan ke depannya tidak ada lagi persepsi negatif terhadap penggunaan anggaran publik, dan pemerintah dapat lebih fokus pada pelayanan masyarakat.
