Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman membeberkan adanya celah potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkapkan bahwa salah satu celah tersebut adalah praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merupakan dapur produksi MBG.
Informasi Jual Beli Titik SPPG
Dudung menyatakan bahwa ia menerima informasi mengenai adanya transaksi jual beli titik SPPG. "Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik," ujarnya di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/5/2026).
Celah Lain yang Tidak Diungkap
Namun, Dudung enggan merinci celah-celah lain yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam program tersebut. Ia memastikan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memeriksa potensi penyimpangan, termasuk yang berkaitan dengan kualitas makanan. "Ah nanti, banyak, jangan saya buka semua di sini ya," katanya.
Ia menambahkan, "Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan."
Insentif SPPG yang Ditutup Tetap Berjalan
Dudung juga akan memeriksa laporan mengenai SPPG yang sudah ditutup namun insentifnya masih berjalan lancar. Hal ini merujuk pada data Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengungkapkan bahwa sebanyak 1.720 SPPG di Indonesia dihentikan sementara. Ironisnya, ribuan dapur MBG tersebut tetap menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari meskipun operasionalnya dihentikan.
"Ah justru itu juga nanti akan saya cek. Sudah di suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu," ujar Dudung.
Arahan Presiden Prabowo
Dudung mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk memeriksa celah potensi ketimpangan dalam program prioritas nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat kolaborasi pengawasan.
"Ya, Presiden mengarahkan kepada saya, 'Pak Dudung coba dicek'. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait," jelasnya.
Transparansi untuk Publik
Dudung menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran, ia akan mengungkapnya secara terbuka kepada publik. "Minta doanyalah. Nanti dan kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu," pungkasnya.
