Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyoroti sistem pembelian tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan yang dinilai masih kurang praktis. Banyak pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung yang mengharuskan mereka membeli JakCard terlebih dahulu secara tunai. Kenneth mendesak pengelola untuk segera mengevaluasi sistem pembayaran agar lebih fleksibel dan modern.
Digitalisasi Transaksi Harus Mempermudah
Kenneth menegaskan bahwa digitalisasi transaksi di kawasan wisata milik Pemprov DKI Jakarta harus bertujuan mempermudah masyarakat, bukan sebaliknya. "Digitalisasi transaksi merupakan langkah baik, tetapi implementasinya jangan sampai menyulitkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas publik," ujarnya pada Kamis (11/6/2026).
Ia juga menyoroti risiko kebocoran pendapatan daerah akibat sistem pembayaran tunai yang kurang transparan. Menurutnya, sistem tunai memiliki risiko lebih tinggi terhadap praktik pungutan liar. "Jika pengunjung dipaksa membayar tunai karena sistem yang kaku, ini harus menjadi perhatian serius karena membuka ruang penyimpangan," tegas Kenneth.
Opsi Pembayaran Perlu Ditambah
Kenneth membandingkan Ragunan dengan Ancol yang sudah menyediakan berbagai pilihan transaksi. Ia mendorong pengelola untuk segera menghadirkan sistem pembayaran modern seperti QRIS, kartu debit, dompet digital, dan pembelian tiket online. "Masyarakat sudah terbiasa dengan transaksi digital. Tidak ada alasan layanan publik membatasi pilihan pembayaran," paparnya.
Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII itu juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Seluruh transaksi pelayanan publik harus tercatat secara elektronik agar dapat diaudit kapan saja. Dengan demikian, potensi kebocoran anggaran dan pungutan liar dapat ditekan.
Kenneth berencana meminta penjelasan dari pengelola dan dinas terkait mengenai sistem pembayaran yang berlaku saat ini. Ia menegaskan bahwa Ragunan sebagai destinasi wisata favorit harus mengedepankan prinsip pelayanan publik yang mudah, transparan, dan akuntabel. "Pelayanan publik harus memudahkan, bukan mempersulit. Jangan sampai niat baik digitalisasi justru menghasilkan sistem yang membingungkan masyarakat," tutupnya.
