Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menegaskan bahwa budaya memilah sampah harus dimulai dari lingkungan pemerintah, termasuk di kantor kelurahan, kecamatan, dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebelum diperintahkan kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah yang baru diterbitkan.
Pemerintah Harus Jadi Teladan
Menurut Nabilah, jika ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor-kantor dinas pemerintah harus lebih dahulu menjadi contoh. Ia menekankan bahwa kampanye tanpa praktik konsisten di lapangan tidak akan efektif. "Kalau ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor-kantor dinas pemerintah harus lebih dahulu menjadi contoh. Jangan sampai kampanye gerakan kuat, tetapi praktik di lapangan belum konsisten," kata Nabilah di Jakarta, Senin (11/5), dikutip dari Antara.
Nabilah mendukung penuh instruksi Gubernur DKI Jakarta mengenai gerakan pilah sampah dari rumah yang mulai berlaku pada 10 Mei. Namun, ia tidak ingin gerakan tersebut hanya berhenti sebagai slogan. Menurutnya, keberhasilan gerakan pengurangan sampah tidak cukup hanya dibebankan kepada masyarakat, sementara kantor-kantor pemerintahan belum sepenuhnya memberikan teladan dalam penerapan pemilahan sampah sehari-hari. Oleh karena itu, pihaknya menekan pemerintah, terutama Pemprov DKI, untuk menunjukkan standar yang nyata agar kampanye tersebut memiliki legitimasi di mata publik.
Perlunya Pengawasan dan Fasilitas Pendukung
Lebih lanjut, Nabilah meminta agar gerakan wajib pilah sampah dibarengi dengan pengawasan, fasilitas pendukung, serta evaluasi berkala di lingkungan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa perubahan perilaku tidak akan berjalan efektif tanpa keteladanan dari pemerintah itu sendiri. "Pemerintah harus hadir, bukan hanya lewat imbauan, tetapi lewat contoh nyata. Dari kantor pemerintahan dahulu, baru masyarakat akan percaya dan ikut bergerak," ungkap Nabilah.
Sebelumnya, Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyatakan bahwa salah satu penyebab mandeknya gerakan pemilahan sampah rumah tangga adalah minimnya sarana dan prasarana yang disediakan. "Kalau kita sudah pilah dari rumah, keluar rumah, sampah ini mau ditaruh di mana? Kita tidak bisa hanya mengimbau tanpa menyiapkan sarana dan prasarananya," tutur Judistira. Menurut dia, imbauan kepada masyarakat untuk memilah sampah belum diiringi dengan kesiapan fasilitas di lapangan. Ia juga menyinggung tingkat pemahaman dan kedisiplinan masyarakat yang masih belum optimal. Oleh karena itu, edukasi perlu berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas yang memadai.
Respons Gubernur DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berharap program pilah sampah dari sumbernya dapat mengurangi beban pembuangan sampah di TPST Bantargebang. "Secara resmi, Pemerintah Jakarta mengadakan kegiatan pilah sampah, sesuai dengan Instruksi Gubernur. Kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah," ujar Pramono. Menurut dia, jika program pilah sampah berjalan efektif, maka permasalahan sampah di Jakarta dapat ditangani dengan cepat karena sampah organik dan anorganik terpisah, sehingga hanya residu yang dikirim ke Bantargebang.
Untuk menyukseskan instruksinya, Pramono mengatakan sarana dan prasarana segera disiapkan. "Secara perlahan, tentunya sarana prasarananya juga akan kami persiapkan," kata Pramono di Jakarta Timur, Senin. Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI yang menyoroti minimnya sarana dan prasarana. Menurut Pramono, gerakan tersebut baru dimulai sehingga masih membutuhkan waktu untuk penyediaan sarana dan prasarana. Kendati demikian, ia telah meminta wali kota, camat, lurah, hingga RW dan RT untuk menggencarkan gerakan pilah sampah. "Tetapi yang paling penting adalah ini harus berkelanjutan, tidak boleh berhenti, karena inilah yang akan mengubah wajah Jakarta berkaitan dengan persampahan," ujar Pramono.
