Komisi III DPR meminta agar TNI dan Polri solid dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang berujung pemadaman listrik (blackout) di Sumatera. Kedua lembaga diminta kompak karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa.
Pernyataan Anggota Komisi III DPR
Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra dalam konferensi pers di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026), menegaskan, "Kami juga meminta kepada TNI-Polri agar solid mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk pemberantasan korupsi. Bahwa kita semua tahu, kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crimes." Seluruh fraksi Komisi III DPR hadir dalam konferensi pers tersebut.
Soedeson menambahkan bahwa urusan energi merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga meminta kejaksaan solid mendukung pengusutan perkara ini. "Sekali lagi kami mengimbau kepada TNI-Polri untuk solid, termasuk jaksa, solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana membongkar perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, pengusaha, karyawan yang tinggi rendah semua sama di depan hukum maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.
Atensi Presiden dan Penggeledahan
Polisi tengah melakukan serangkaian penegakan hukum terkait sejumlah kasus, termasuk penggeledahan kafe di Cipete terkait dugaan korupsi batu bara yang menyebabkan blackout di Sumatera. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budhi Hermanto mengatakan penggeledahan dilakukan bersama Kortas Tipikor Polri. Kasus ini merupakan atensi Presiden Prabowo Subianto. "Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian Kepolisian untuk melakukan pengungkapan dan proses penyidikan," ujar Budhi di Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).
Joint Investigation Kortas Tipikor dan Polda Metro
Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto menyebut kasus ini ditangani bersama atau joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kasus-kasus tersebut terkait dugaan korupsi pengadaan batu bara yang memicu blackout, kasus ASABRI, hingga kasus penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. "Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian ASABRI tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025," ujarnya.
Penjelasan Dirreskrimsus Polda Metro
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dean Mackbon memberikan penjelasan terkait dua objek perkara. Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan Jiwasraya. "Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025," ujarnya.
