Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan bahwa pembangunan jalan yang menghubungkan kawasan tambang di Rumpin hingga Cigudeg tetap akan dilaksanakan, meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih melakukan kajian terhadap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Rudy menegaskan bahwa proyek ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terlepas dari keputusan pembukaan kembali tambang oleh Pemprov Jawa Barat.
Manfaat Jalan bagi Masyarakat
Rudy menyatakan bahwa meskipun aktivitas tambang tidak diizinkan kembali beroperasi, jalan tersebut akan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di kawasan Cigudeg hingga Rumpin. "Kalaupun tidak jadi dibuka dan ditutup oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jalan tersebut akan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Cigudeg sampai dengan Rumpin. Jadi pada saat kita membangun jalan, tidak ada ruginya untuk siapapun. Keuntungannya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Bogor bagian barat," ujarnya di Cibinong pada Selasa (2/6).
Jalan Kelas Kabupaten, Bukan Khusus Tambang
Menurut Rudy, jalan yang dibangun bukanlah jalan khusus yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan perusahaan tambang, melainkan jalan kelas kabupaten yang dapat digunakan oleh seluruh angkutan barang. "Kami tidak membangun jalan yang hanya bisa dilewati pertambangan. Kami membangun jalan kelas kabupaten yang mana seluruh angkutan barang dan angkutan tambang bisa melalui jalur tersebut," jelasnya. Ia menambahkan bahwa jika Pemprov Jawa Barat kembali mengizinkan aktivitas pertambangan, seluruh angkutan tambang nantinya wajib menggunakan jalur tersebut.
Kewenangan Tambang di Tangan Pemprov
Rudy menegaskan bahwa kewenangan untuk membuka atau menutup kembali aktivitas pertambangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kewenangan untuk dilakukan operasional kembali tidak ada pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Maka kami menunggu sepenuhnya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.
Tahapan Pembangunan Jalan
Pemerintah Kabupaten Bogor terus melanjutkan tahapan pembangunan jalan yang saat ini telah memasuki proses penetapan lokasi di tingkat Pemprov Jawa Barat. Rudy menjelaskan bahwa rencana pembangunan jalan tambang telah masuk tahap perencanaan sejak 2025, dan pada tahun 2026 difokuskan pada proses administrasi pengadaan lahan. "Kalau administrasinya selesai di tahun 2026, sekarang sedang proses penetapan lokasi. Penetapan lokasi harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya. Setelah penetapan lokasi diterbitkan, pemerintah daerah akan melanjutkan proses appraisal lahan sebagai dasar pembebasan tanah yang dibutuhkan.
Anggaran Rp100 Miliar Disiapkan
Menurut Rudy, anggaran pembebasan lahan sebesar Rp100 miliar telah disiapkan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2026, sehingga tahapan pengadaan tanah dapat segera dilaksanakan setelah seluruh proses administrasi selesai. "Kami sudah mempersiapkan anggarannya dalam postur APBD Tahun 2026," katanya.
Kajian Pemprov Jabar
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah provinsi masih mengkaji keberlangsungan aktivitas pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor sebelum melanjutkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang. Menurut Dedi, kajian tersebut diperlukan untuk memastikan luas wilayah tambang yang masih dapat beroperasi, dampak lingkungan, serta arah pengembangan ekonomi masyarakat setelah aktivitas pertambangan berakhir. "Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak," kata Dedi.
