Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya merespons kritik dan masukan dari eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto sejak memimpin Indonesia.
Kunjungan Prabowo ke Prancis beberapa hari lalu baru-baru ini dinilai mendadak dan disorot publik. Padahal Prabowo baru saja ke Prancis pada April dan Januari lalu.
Penjelasan Seskab Teddy
"Bicara diplomasi berarti bicara hasil. Manfaat nyata bagi bangsa," demikian keterangan gambar pada unggahan rekaman video Teddy di akun media sosial Instagram milik Sekretariat Presiden, Senin (1/6). Dia menegaskan kritik dan masukan itu penting. Selain itu, sambungnya, ruang untuk kritik dan masukan selalu terbuka.
"Tetapi jangan mengaburkan fakta dari mereka yang sedang bekerja. Mereka yang tengah berjuang bersama membawa kepentingan bangsa di panggung dunia," tulis Teddy.
Unggahan di akun Sekretariat Presiden itu ditandai inisial Teddy, TIW, yang berarti tulisan dari dirinya.
Tanggapan untuk Dino
Dalam rekaman video itu, Teddy menjelaskan setidaknya beberapa hal, termasuk menyinggung Dino seorang diplomat senior yang pernah tiga bulan menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI.
"Karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau meluruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur," ujar Teddy membuka pernyataan dalam rekaman video itu.
"Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan," sambung Teddy.
Dalam video itu, dia juga menyertakan sejumlah insert foto saat Dino berkunjung ke kantornya.
Empat Poin Respons
Setidaknya ada empat poin respons kritik dan sejumlah hasil konkret yang disebut Teddy didapat dari aksi diplomasi Prabowo dalam 11,5 tahun terakhir. Empat poin itu adalah soal biaya perjalanan ke luar negeri, jumlah rombongan presiden ke luar negeri, penjadwalan, dan protokoler serta frekuensi kunjungan ke luar negeri.
"Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali, jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy.
Selain itu, dia menegaskan jumlah orang dalam rombongan kunjungan luar negeri Prabowo sudah berkurang besar-besaran--hampir 50 persen--dari periode pemerintahan sebelumnya.
"Nah, kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang--zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Pak Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," tegas Teddy.
Teddy juga menegaskan Prabowo menjadi presiden ketika kondisi dunia sedang dinamis hari per hari, dan dipenuhi konflik global. Oleh karena itu, sambungnya, Prabowo perlu untuk membangun dan menjalin hubungan dengan para pemimpin dunia.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak. Kita harus panen hubungan yang baik. Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Dan begitu pula sebaliknya," kata Teddy.
"Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin, baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup," sambungnya.
Hasil Diplomasi Konkret
Teddy menegaskan tudingan yang menyebut kunjungan luar negeri Prabowo hanya demi gagah-gagahan atau seremonial itu adalah tudingan yang 'Salah besar'. Dia pun menegaskan aksi diplomasi yang dipimpin Prabowo selama 1,5 tahun terakhir telah membuahkan hasil konkret.
Dari mulai kelanjutan kerja sama dalam BRICS yang membuat kondisi BBM dan stok pangan tetap aman di tengah konflik global setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran, lalu tarif 0 persen dari Uni Eropa yang baru terwujud di era kepresidenan Prabowo pada 2025 lalu, dan jumlah investasi yang masuk.
"Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar Rp2.430 triliun, itu data dari BKPM," katanya.
"Kemudian, contoh konkret lagi ini, bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp575 triliun," sambung Teddy.
Lalu Teddy juga menyinggung soal kekuatan tempur atau alutsista Indonesia saat ini, penyelenggaraan haji serta terwujudnya perkampungan haji RI di Tanah Suci, dan peran aktif untuk membantu Palestina.
"Itu adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan, semua itu adalah hasil diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo lewat berbagai cara baik dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan," sambungnya.
Kritik Dino Sebelumnya
Sebelumnya, menurut Dino pola perjalanan luar negeri Prabowo tersebut memunculkan perhatian publik sehingga ia menyampaikan sejumlah masukan, mulai dari pengurangan lawatan hingga pemanfaatan diplomasi virtual.
Dino menyampaikan pandangan itu dalam unggahan video di fitur reels Instagram yang ditujukan kepada Prabowo. Ia mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan mengenai politik luar negeri Indonesia.
"Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada saya yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya," kata Dino dalam video tersebut, Sabtu (30/5).
Dino mengimbau Prabowo agar secara signifikan mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri dan tidak menganggap remeh suara publik terkait hal tersebut.
"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Sejak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," ujarnya.
Dino mengaku sulit membayangkan Prabowo terus melakukan perjalanan luar negeri dengan intensitas setinggi sekarang selama 18 bulan ke depan. Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri. Menurutnya, biaya tersebut mencakup tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan hingga uang harian delegasi.
"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," katanya.
Dino menyarankan Prabowo lebih mengandalkan video call, telepon, atau pertemuan virtual untuk menjaga komunikasi dengan para pemimpin dunia. Menurut dia, inti pembahasan dalam kunjungan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sedangkan sebagian besar agenda lainnya bersifat seremonial.
