Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 7 Juli 2026, untuk membahas rencana aksi menindaklanjuti kajian lembaga antirasuah terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan ini digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
10 Rekomendasi KPK untuk MBG
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengungkapkan bahwa setidaknya ada 10 rekomendasi yang diberikan KPK kepada BGN untuk ditindaklanjuti. "Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan rencana aksi yang akan dilakukan menindaklanjuti kajian KPK," ujar Aminudin. Ia menambahkan bahwa Kedeputian Pencegahan akan melakukan pengawasan, pendampingan, dan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi tersebut.
BGN Bentuk Tim untuk Tindak Lanjut
Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa KPK memberikan hasil kajian terkait MBG pada 17 Maret 2026. Saat itu, pimpinan BGN masih dijabat oleh Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. "Pada 2 Juni 2026, kami datang dan melihat hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu per satu," ungkap Agustina. Ia menekankan bahwa setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus menyusun rencana tindak lanjut. Saat ini, BGN telah membentuk tim untuk mendiskusikan 10 temuan tersebut dan menyusun rencana aksi. "Secara formal, kami menyampaikan rencana tindak lanjut kepada pimpinan KPK dan mendiskusikan beberapa rencana tindak yang akan kami lakukan," terangnya.
Temuan Strategis KPK
Beberapa temuan strategis KPK terkait MBG antara lain program berjalan tanpa cetak biru atau blueprint yang komprehensif. Penilaian saat ini hanya menyasar jumlah penerima manfaat, padahal MBG dihadirkan untuk mengatasi stunting. MBG seharusnya memiliki target jangka pendek, menengah, dan panjang. Temuan lain adalah adanya ruang diskresi yang terlalu luas bagi pengambil kebijakan, yang berpotensi membuka celah transaksional, fraud, dan tindak pidana korupsi. Selain itu, ditemukan konflik kepentingan, rekrutmen tidak transparan, dan ekosistem MBG yang belum terbangun secara sistematis.
