Pihak berwenang Arab Saudi telah mengeksekusi mati tujuh orang, sehingga total jumlah orang yang dieksekusi di kerajaan tersebut pada tahun 2026 mencapai 100 orang. Berdasarkan penghitungan resmi, kasus terbanyak yang dieksekusi adalah pelanggaran terkait narkoba.
Dilansir AFP, Rabu (24/6/2026), lima dari tujuh orang yang dieksekusi pada Selasa (23/6) dihukum karena tuduhan perdagangan narkoba. Dengan demikian, jumlah orang yang dieksekusi karena pelanggaran narkoba menjadi 65 orang, 43 di antaranya adalah warga negara asing, menurut perhitungan angka kementerian dalam negeri.
Kecaman Amnesty International
Pada Senin (22/6), Amnesty International mengutuk "tonggak suram yang mengungkap penggunaan hukuman mati yang tidak bermoral dan melanggar hukum oleh pihak berwenang". Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di London tersebut menyatakan bahwa warga negara asing telah menanggung beban terberat dari penggunaan hukuman mati yang kejam untuk pelanggaran narkoba, seringkali setelah persidangan yang sangat tidak adil.
"Sangat mengkhawatirkan bahwa setidaknya 63 warga negara Ethiopia, yang ditahan di satu bangsal fasilitas penahanan Khamis Mushait di barat daya Arab Saudi, mungkin berada dalam risiko eksekusi yang segera terjadi hanya karena pelanggaran terkait narkoba," tambah pernyataan Amnesty International.
Rincian Kewarganegaraan yang Dieksekusi
Dari 100 orang yang dieksekusi tahun ini, 48 adalah warga Saudi, 12 warga Ethiopia, 7 warga Pakistan, 6 warga Sudan, 4 warga Yaman, dan 4 warga Suriah. Pada tahun 2025, kerajaan tersebut mengeksekusi 356 orang, 243 di antaranya karena pelanggaran terkait narkoba—angka rekor sejak Amnesty mulai mencatat pada tahun 1990.
Arab Saudi memberlakukan kembali hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba pada akhir tahun 2022, setelah menangguhkannya selama sekitar tiga tahun.
Peringkat Eksekusi Dunia
Kerajaan tersebut menempati peringkat ketiga dalam jumlah eksekusi tertinggi di dunia selama tiga tahun terakhir, setelah Tiongkok dan Iran, menurut Amnesty. Kerajaan Teluk tersebut telah menghadapi kritik berkelanjutan atas penggunaan hukuman mati, yang dikecam oleh kelompok hak asasi manusia sebagai tindakan berlebihan dan sangat kontras dengan upaya negara tersebut untuk menampilkan citra modern kepada dunia.
Namun, pihak berwenang di kerajaan tersebut berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan hanya digunakan setelah semua jalur banding telah ditempuh.
