Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyatakan bahwa 11 operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah sepanjang tahun 2026 menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi sejak dini. Hal ini disampaikan dalam peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (11/5).
OTT Kepala Daerah sebagai Peringatan
Wiyagus menegaskan bahwa penindakan hukum semata tidak cukup untuk memberantas korupsi jika tidak menyentuh akar persoalan, yaitu pembentukan karakter dan integritas. Ia menekankan perlunya langkah preventif dan edukatif untuk membangun budaya jujur sejak usia dini.
"Korupsi adalah penyakit karakter dan obatnya bukan hanya melalui hukuman fisik atau penegakan hukum, tetapi juga masuk ke tataran preventif dan edukatif, salah satu di antaranya adalah pendidikan antikorupsi," ujarnya.
Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini
Wiyagus menambahkan bahwa pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sedini mungkin, mulai dari PAUD dan sekolah dasar, agar nilai kejujuran, tanggung jawab, serta disiplin dapat tertanam kuat dalam kehidupan generasi muda. Ia berharap nilai-nilai ini akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berintegritas dan memutus rantai korupsi di Indonesia.
"Ini sebagai fondasi pembentukan karakter dan integritas bagi generasi masa depan bangsa Indonesia," tuturnya.
Kolaborasi KPK dan Kemendikdasmen
Peluncuran buku panduan ini merupakan hasil kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan bahwa langkah ini menjadi ruang strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya antikorupsi sejak dini.
"Pendidikan harus menjadi fondasi membangun generasi berintegritas. Karena itu, penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama," kata Setyo.
Dengan adanya 11 OTT kepala daerah, pemerintah berharap pendidikan antikorupsi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memberantas korupsi di Indonesia.
