Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh. Fokus utama adalah mengaktifkan kembali sektor-sektor produktif, seperti tambak perikanan dan kebun kopi, guna mengembalikan mata pencaharian warga secara bertahap dan berkelanjutan.
Lima Klaster Prioritas Pemulihan
Pemulihan ekonomi merupakan satu dari lima klaster prioritas Satgas PRR di wilayah terdampak bencana. Klaster tersebut meliputi permukiman, infrastruktur, sosial, tata kelola, dan ekonomi. Dalam klaster ekonomi, cakupannya mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pasar rakyat, serta pariwisata.
Target Pemulihan Tambak: 15.000 Hektare
Di sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 15.000 hektare tambak terdampak di Aceh dapat kembali beroperasi hingga akhir 2026. Sebagai tahap awal, sekitar 5.200 hektare ditargetkan berfungsi paling lambat September 2026. Hingga akhir Juli, seluas 694 hektare telah kembali beroperasi melalui penebaran benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin.
Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha Donny Oktopura, menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari selesainya rehabilitasi fisik, tetapi dari kembalinya produktivitas dan penghasilan masyarakat. "Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu, setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya," ujar Andy dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026). Pernyataan itu disampaikan saat ia meninjau tambak di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.
Dukungan Alat Berat dan Sarana Produksi
Untuk mempercepat pekerjaan rehabilitasi, KKP menyalurkan 12 unit ekskavator ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak delapan unit di antaranya difokuskan untuk rehabilitasi tambak di sejumlah kabupaten di Aceh. Selain itu, dukungan juga menyasar nelayan melalui bantuan mesin kapal dan 100 unit kotak pendingin berkapasitas 300 liter di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.
Seluruh bantuan benih, pakan, dan sarana produksi diberikan tanpa pungutan biaya. Penyuluh perikanan bersama dinas terkait disiapkan untuk mendampingi petambak hingga masa panen. Masyarakat dan media didorong ikut mengawasi agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Potensi Ekonomi Tambak: Rp30 Juta per Hektare per Siklus
Pengaktifan kembali tambak berpotensi memberikan dampak ekonomi langsung. Dengan penerapan teknologi tradisional plus, setiap hektare tambak diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang dalam satu siklus budidaya selama tiga bulan. Dengan asumsi harga rata-rata Rp50.000 per kilogram, potensi omzetnya mencapai sekitar Rp30 juta per hektare per siklus. Angka ini menunjukkan besarnya kontribusi sektor perikanan terhadap pemulihan ekonomi Aceh.
Fazil, petambak asal Pidie Jaya, mengaku bantuan tersebut memberi modal untuk memulai kembali usaha setelah tambaknya terdampak bencana. "Bantuan benih dan pakan ini sangat membantu kami untuk kembali beroperasi. Saya yakin tiga bulan ke depan sudah bisa panen," ujarnya.
Pemulihan Sektor Perkebunan: 4 Juta Bibit Kopi untuk Gayo
Pemulihan ekonomi juga diperkuat melalui sektor perkebunan. Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan 4 juta bibit kopi untuk mendukung rehabilitasi kebun di kawasan Gayo. Dukungan tersebut diharapkan membantu petani membangun kembali sumber penghasilan sekaligus menjaga keberlanjutan kopi sebagai salah satu komoditas unggulan Aceh.
Kepala Posko Satgas PRR Wilayah Aceh, Safrizal ZA, mengatakan bantuan produktif akan terus diarahkan untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat. "Untuk kawasan Gayo, sebanyak empat juta bibit kopi sudah siap disalurkan. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menstimulasi, mengakselerasi, dan memulihkan kembali perekonomian Aceh yang sebelumnya sempat terdampak," kata Safrizal.
Dengan langkah konkret di sektor tambak dan perkebunan, Satgas PRR berharap pemulihan ekonomi Aceh dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pengawasan dari berbagai pihak akan terus dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan produktivitas dapat segera pulih.
