Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah terjadi transaksi jual beli lahan Hotel Sultan dengan PT Indobuildco. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di masyarakat.
Klarifikasi PPKGBK
Kuasa hukum PPKGBK, Chandra M. Hamzah, menjelaskan bahwa pada periode 1958 hingga 1962, pemerintah telah membebaskan lahan untuk persiapan Asian Games IV. Setelah itu, pemerintah memberikan izin kepada PT Indobuildco untuk memanfaatkan lahan tersebut, bukan menjualnya.
"PT Indobuildco diberikan izin untuk menggunakan lahan. Tidak ada jual beli, tidak ada pelepasan hak atas tanah, tidak ada warisan, hibah, atau pengalihan hak dari pemerintah kepada Indobuildco. Sama sekali tidak ada, hanya izin menggunakan tanah selama 30 tahun," ujar Chandra kepada wartawan pada Kamis, 18 Juni 2026.
Berakhirnya HGB dan Pengambilalihan
Chandra menambahkan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Indobuildco telah berakhir pada tahun 2023. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara dan PPKGBK melakukan upaya pengambilalihan lahan. Proses eksekusi dan pengambilalihan akhirnya berhasil dilaksanakan setelah melalui prosedur yang panjang.
"Sebagai tindak lanjut, pengelolaan lahan bekas Hotel Sultan akan dilakukan oleh PPKGBK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 115/PMK.06/2020. Segala bentuk pemanfaatan harus mengikuti aturan tersebut," tegas Chandra.
Apresiasi dari Wakil Menteri
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memberikan apresiasi atas keberhasilan eksekusi dan pengambilalihan lahan Hotel Sultan. Menurutnya, langkah ini merupakan amanah untuk mengamankan aset negara.
"Kami telah menjalankan amanah untuk menjaga aset negara. Ini bukan hanya soal aset, tetapi juga menjaga kewibawaan negara dalam melindungi aset yang dimilikinya. Ke depannya, aset ini akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat," kata Juri.
