PDI Perjuangan (PDIP) telah mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang berisi permintaan data terkait kader partai yang diduga terlibat dalam pengadaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai respons atas pernyataan petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan program tersebut.
Surat Belum Dijawab, PDIP Akan Kirim Surat Kedua
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa hingga saat ini partainya belum menerima jawaban dari BGN atas surat yang telah dikirimkan. "Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut," kata Hasto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Sabtu (18/7/2026).
PDIP merasa perlu melakukan langkah koreksi internal jika klaim dari BGN tersebut benar adanya. "Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami," tuturnya.
Aturan Ketat PDIP Larang Kader Cari Keuntungan dari Program Rakyat
Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki aturan ketat bagi seluruh anggotanya untuk tidak menyalahgunakan program pemerintah demi keuntungan finansial, termasuk dalam proyek MBG. "Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut," imbuhnya.
PDIP berkomitmen untuk menindak tegas kader yang terbukti melanggar aturan tersebut. Langkah koreksi internal ini diharapkan dapat menjaga integritas partai dan memastikan program MBG berjalan sesuai tujuannya.
PDIP Akan Kirim Surat Ulang Jika Tak Dijawab
Hasto menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu balasan dari BGN terkait data yang diminta. Jika permohonan informasi tersebut tidak dijawab, PDIP akan melayangkan surat kembali. "Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya," pungkasnya.
Langkah PDIP ini menunjukkan keseriusan partai dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam program-program yang menyangkut kepentingan rakyat. Publik pun menunggu respons dari BGN atas permintaan data tersebut.
