Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka opsi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya akan diterima oleh masyarakat dari desil bawah, sementara anak dari keluarga mampu tidak lagi menerima bantuan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari setelah mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Pernyataan Wakil Kepala BGN
Agustina Arumsari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan efisiensi dalam penyaluran program MBG. Menurutnya, mereka yang tidak membutuhkan lagi program ini dipersilakan untuk tidak menerimanya. Sebaliknya, masyarakat yang berada di desil bawah, daerah tertinggal, atau wilayah dengan prevalensi stunting tinggi tetap akan menjadi prioritas penerima manfaat.
"Tapi betul dia bilang bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan," kata Agustina dikutip dari Kompas.com, Minggu (19/7/2026).
Perbaikan Data Penerima Manfaat
Agustina menambahkan bahwa Presiden Prabowo meminta agar data penerima manfaat program MBG diperbaiki hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diharapkan dapat memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak lagi diberikan kepada keluarga yang sudah mampu secara ekonomi.
Dengan adanya perbaikan data, pemerintah berharap program MBG dapat lebih efektif dalam menekan angka stunting dan meningkatkan gizi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya efisiensi anggaran negara tanpa mengurangi kualitas layanan bagi kelompok rentan.
