Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencapai swasembada pangan nasional. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Sugiarto, dalam sebuah rapat koordinasi di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Kolaborasi Kunci Sukses Swasembada Pangan
Menurut Sugiarto, sinergi antara pemda dan PPL sangat penting untuk memastikan program swasembada pangan berjalan efektif. "PPL adalah ujung tombak pembangunan pertanian di lapangan. Mereka harus didukung penuh oleh pemda agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal," ujar Sugiarto. Ia menekankan bahwa tanpa kolaborasi yang kuat, target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit tercapai.
Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa produksi padi nasional pada 2024 mencapai 31,5 juta ton, naik 2,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kebutuhan konsumsi beras nasional mencapai 30,2 juta ton, sehingga surplus masih tipis. Oleh karena itu, optimalisasi peran PPL menjadi krusial untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian.
Peran Strategis PPL dalam Pendampingan Petani
PPL memiliki peran strategis dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani, mulai dari teknik budidaya, penggunaan pupuk, hingga pengendalian hama. Sugiarto menambahkan, "PPL harus mampu menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani di lapangan. Pemda harus memastikan jumlah PPL mencukupi dan mereka mendapat pelatihan yang memadai."
Saat ini, rasio PPL terhadap petani di Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 1:2.500, jauh dari ideal 1:1.000. Hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi melalui rekrutmen dan peningkatan kapasitas PPL secara berkelanjutan.
Dukungan Anggaran dan Infrastruktur
Kemendagri juga mendorong pemda untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi program penyuluhan pertanian. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, dan akses pasar harus ditingkatkan. "Pemda harus memprioritaskan sektor pertanian dalam APBD, karena swasembada pangan adalah kepentingan nasional yang harus didukung dari tingkat daerah," tegas Sugiarto.
Dalam rapat tersebut, beberapa pemda melaporkan keberhasilan program kolaborasi dengan PPL, seperti di Jawa Barat yang berhasil meningkatkan produksi padi sebesar 5% setelah menerapkan sistem penyuluhan terpadu. Contoh ini diharapkan dapat direplikasi oleh daerah lain.
Target Swasembada Pangan 2028
Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2028, dengan fokus pada komoditas padi, jagung, dan kedelai. Untuk itu, Kemendagri akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja pemda dan PPL secara berkala. "Kami akan melakukan monitoring setiap triwulan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Jika ada hambatan, segera dicarikan solusi bersama," pungkas Sugiarto.
