Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan usulan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni hingga 10 Juli mendatang. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, sebagai respons terhadap temuan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang mengindikasikan adanya pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan dalam program tersebut.
Evaluasi Menyeluruh Diperlukan
Charles menilai bahwa temuan tersebut merupakan alarm yang tidak boleh diabaikan dan menjadi momentum untuk segera melakukan evaluasi. "Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," kata Charles saat dihubungi pada Sabtu (13/6).
Pemborosan Anggaran Tidak Bisa Dianggap Sepele
Politikus PDIP itu menegaskan bahwa dugaan pemborosan dalam program MBG tidak bisa dianggap sepele, terutama di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah dan kebutuhan anggaran besar di sektor-sektor lain. Menurut Charles, evaluasi perlu segera dilakukan agar pemerintah dapat melihat secara objektif pelaksanaan program MBG selama ini.
Audit Dapur SPPG
Selama masa evaluasi, Charles mendorong pemerintah untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Audit tersebut harus mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, dan tata kelola pengadaan. "Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya," ujarnya.
Dapur Tidak Layak Harus Ditutup Permanen
Charles menekankan bahwa dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau telah berulang kali menyebabkan kasus keracunan harus ditutup secara permanen. Ia mengingatkan bahwa hingga saat ini, lebih dari 40.000 anak telah menjadi korban keracunan akibat program MBG. Oleh karena itu, keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama.
Parameter Keberhasilan yang Lebih Komprehensif
Ke depan, Charles berharap parameter keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. "Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel," katanya.
