Jakarta – Pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI mengkritik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Badan Gizi Nasional (BGN) atas laporan keuangan tahun 2025. Mereka menilai opini tersebut tidak sejalan dengan realisasi penyerapan anggaran BGN yang rendah.
Anggota DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran BGN
Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menuding WTP yang diperoleh BGN hanyalah rekayasa. “Ini BGN lagi luar biasa jadi perlu pembahasan serius hari ini, pertama tentu saya tanggapi terkait dengan tadi sudah disampaikan dapat WTP, tetapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59%, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian, jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin,” kata Muazzim dalam rapat dengan BGN di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Netty Prasetiyani: Jangan Puas dengan WTP
Anggota Komisi IX DPR lainnya, Netty Prasetiyani, meminta BGN tidak berpuas diri. “Saya ingin lihat dari paparan tadi bahwa kita tak hanya puas dengan wajar tanpa pengecualian yang diraih BGN, tapi kita perlu konfirmasi seperti apa capaian dalam konteks kinerja program di tengah masyarakat,” ujar Netty.
Heru Tjahjono Soroti Catatan BPK
Anggota Komisi IX DPR Heru Tjahjono menyoroti catatan-catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang harus diselesaikan BGN. “Ibu Arum (pernah jadi) BPKP, menurut kami gini bu ini bukan mengkritisi, tidak, cuma pada saat dapat WTP, kalau nggak salah ingat November kan interim pertama, Januari ada temuan dibetulkan, interim dibetulkan, masuk ke interim ketiga pemeriksaan dengan rinci, itu kalau ibu hafal itu, setelah itu keluar catatan-catatan di LHP yang harus diselesaikan 30 hari kali dua, 60 hari,” ucap Heru. Ia meminta catatan itu segera ditindaklanjuti agar masalah tuntas.
Yahya Zaini: Dasar WTP Dipertanyakan
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mempertanyakan dasar pemberian opini WTP kepada BGN. “Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya?” cecar Yahya. Ia heran karena serapan anggaran BGN hanya 60 persen dan banyak temuan, seperti pengadaan motor listrik, yang tidak dicantumkan dalam laporan. “Biasanya setiap pemeriksaan dari BPK itu ada catatan, catatan sebagai tindaklanjut dari temuan-temuan yang didapatkan dari hasil. Pemeriksaan atau audit, nah di sini tidak disebutkan temuan-temuannya tidak disampaikan, di kementerian dan lembaga lain biasanya disampaikan bu, terkait aset, terkait program dan sebagainya,” imbuhnya.
Kritik-kritik ini menunjukkan kekhawatiran DPR atas kesenjangan antara opini WTP dan realisasi anggaran BGN yang hanya sekitar 59-60 persen, serta adanya temuan-temuan yang belum diungkap secara transparan.
