Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, berencana mengumpulkan pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti asuhan se-Makassar bersama tokoh masyarakat dan warga sekitar. Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap layanan sosial yang diberikan oleh LKS.
Langkah Tindak Lanjut Perhatian Pemkot Makassar
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari kepedulian Pemerintah Kota Makassar terhadap keberlangsungan LKS di wilayahnya. Gus Ipul menyebutkan akan ada program bernama Gerakan Peduli Panti Sosial Bermutu.
“Nanti kita buat seperti Gerakan Peduli Panti Sosial Bermutu. Kita kumpulkan seluruh LKS, ajak tokoh dan masyarakat sekitar LKS, seperti RT RW,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie, dan Kepala UPTD RPTC Dinsos Makassar Masrih di Kantor Kemensos, Jakarta.
Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan
Menurut Gus Ipul, pelibatan tokoh dan masyarakat sekitar LKS sangat penting agar mereka turut berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan di LKS. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja.
“Tidak hanya oleh Pemerintah saja, tapi masyarakat sekitar panti harus ikut mengawasi,” tutur Gus Ipul.
Dalam pertemuan tersebut, Kemensos bersama Pemkot Makassar akan mendeklarasikan dan memotivasi seluruh LKS di Makassar untuk segera melakukan akreditasi. Gus Ipul mengapresiasi langkah Pemkot Makassar yang peduli terhadap keberlangsungan LKS.
“Saya senang sekali Pemda juga peduli dengan LKS. Karena juga sesuai dengan UUD pasal 34 yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” kata Gus Ipul.
Pentingnya Pengawasan Cegah Kejahatan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menilai pengawasan LKS sangat penting karena rawan menimbulkan kejahatan, terutama terhadap anak-anak.
“Jangan sampai LKS menjadi tempat kejahatan terhadap anak, akan berbahaya sekali jika tidak diawasi, dan ditakutkan yang jadi korban nantinya akan menjadi pelaku, itu yang tidak kita ingin,” papar Munafri.
Saat ini tercatat 125 LKS di Makassar, dan 76 di antaranya telah terakreditasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial setempat akan melakukan pengecekan langsung ke setiap LKS yang tercatat.
Saran untuk Anak yang Selesai Pelayanan
Gus Ipul menyarankan, jika dari pengecekan ditemukan anak-anak yang telah selesai mendapat pelayanan di LKS dan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, mereka dapat dikoordinasikan untuk masuk ke Sekolah Rakyat yang ada di Makassar.
