Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mengumumkan pencapaian signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dalam rapat evaluasi tingkat menteri yang digelar di gedung BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (27/4/2026), ia menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan secara substansial dalam kurun waktu 2024 hingga 2025.
Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem
Cak Imin menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin ekstrem menurun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Secara absolut, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta orang menjadi 2,2 juta orang. "Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Boleh dong tepuk tangan. Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang," ujarnya penuh syukur.
Meski capaian ini patut diapresiasi, Cak Imin mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. "Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta orang dari yang sebelumnya 3,56 juta orang," tambahnya. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5 persen pada tahun 2029.
Program Unggulan Penanggulangan Kemiskinan
Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Sejumlah program strategis telah dijalankan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Di antaranya, bantuan sosial yang telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin, atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran. Selain itu, program Padat Karya dari Kemenko PM telah melibatkan 2 juta orang.
Di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tercatat 2 juta debitur baru telah mengakses permodalan. Sementara itu, 111 ribu pekerja migran telah difasilitasi untuk bekerja secara layak. Pada bidang reformasi agraria, sebanyak 28.000 keluarga mendapatkan pendampingan.
Infrastruktur dan Layanan Dasar
Pemerintah juga fokus pada peningkatan infrastruktur dan layanan dasar. Hasilnya, 99,4 persen kecamatan kini memiliki Puskesmas, 82,3 persen desa memiliki layanan pendidikan dasar, dan 89 persen kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah. Selain itu, 10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui program BSPS di 219 kota/kabupaten.
Program Prioritas Nasional (MBG) telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. Di sektor pendidikan, sebanyak 61,9 juta penduduk tersentuh program pendidikan, dan 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan 14.963 siswa dari keluarga miskin. Untuk mendukung semua program ini, pemerintah mengucurkan anggaran dari APBN sebesar Rp 503,2 triliun dan APBD sebesar Rp 129 triliun.
Cak Imin menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja keras mencapai target yang telah ditetapkan. "Itulah langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan berhasil mencapai target. Kita akan terus bekerja keras untuk target 0 persen pada tahun 2026 dan maksimal 5 persen pada tahun 2029," pungkasnya.
