Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa laporan keuangan tahun 2025 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengumuman ini disampaikan dalam rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026).
Opini WTP: Bukti Pengelolaan Keuangan yang Baik
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa opini WTP menunjukkan laporan keuangan BGN telah diaudit dan dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. "Ibu dan bapak kami perlu sampaikan bahwa laporan keuangan ini telah dilakukan audit oleh BPK dan sudah ada opini dari BPK yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP," ujar Agustina dalam rapat tersebut.
Menurut Agustina, opini WTP ini merupakan catatan pertama yang diraih BGN. "Artinya bahwa seluruh proses laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan infonya sesuai standar akuntansi pemerintah. Itu kenapa kemudian diberikan opini WTP oleh BPK itu catatan pertama kami dari BGN," jelasnya.
Rincian Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut
Dalam rapat tersebut, Agustina memaparkan secara rinci laporan keuangan BGN tahun 2025. Rapat masih berlangsung hingga berita ini diturunkan. Sebelumnya, Komisi IX DPR juga membahas berbagai isu terkait program BGN, termasuk permintaan dari Fraksi NasDem agar BGN membenahi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum melibatkan kantin sekolah.
Anggota Komisi IX DPR, Nanik S Deyang, tidak hadir dalam rapat tersebut karena alasan sakit. Sementara itu, rapat ini menjadi momentum bagi BGN untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Dampak Opini WTP bagi Kredibilitas BGN
Opini WTP dari BPK menjadi indikator penting bagi kredibilitas BGN dalam mengelola anggaran negara. Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mitra kerja terhadap program-program yang dijalankan BGN, terutama program strategis seperti perbaikan gizi nasional.
Dengan opini WTP, BGN juga diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang. Rapat dengan Komisi IX DPR ini menjadi ajang evaluasi dan koordinasi untuk memastikan program gizi nasional berjalan efektif dan akuntabel.
