Jakarta - Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) menyatakan dukungannya terhadap Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026. SE tersebut mengatur penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk penghentian distribusi makan bergizi gratis (MBG) selama periode libur sekolah. Menurut AMMSI, langkah ini merupakan keputusan yang tepat untuk memperkuat evaluasi tata kelola program MBG serta meningkatkan efisiensi anggaran negara.
Penyesuaian Operasional untuk Efektivitas Program
AMMSI menilai bahwa penyesuaian operasional selama hari libur akan membantu memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan secara efektif, terukur, transparan, dan akuntabel. Selain memberikan kepastian mekanisme operasional bagi SPPG, kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi belanja negara. AMMSI menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait keberadaan dapur-dapur MBG yang beroperasi di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Penolakan terhadap Dapur Ilegal
Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto menyatakan penolakan keras terhadap dapur-dapur baru yang muncul di luar mekanisme resmi. "Kami menolak dengan keras apabila dapur-dapur baru yang bermunculan di luar mekanisme resmi, terutama dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum padahal portal pendaftaran resmi sudah lama ditutup, tetap dipaksakan beroperasi sehingga terjadi surplus dapur yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara," kata Rizky dalam pernyataan yang dilansir Antara pada Sabtu (20/6/2026).
Rizky menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan tata kelola, menyebabkan pemborosan anggaran negara, serta mengganggu efektivitas pelaksanaan MBG. Oleh karena itu, AMMSI mendorong BGN bersama aparat pengawas internal pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi serta penertiban terhadap dapur-dapur yang beroperasi di wilayah yang telah melebihi kebutuhan maupun kuota layanan.
Komitmen pada Transparansi dan Akuntabilitas
AMMSI menegaskan bahwa langkah ini penting agar pelaksanaan program tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara. Organisasi ini menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas.
"Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi," tegas Rizky.
