Pemerintah Indonesia tengah merencanakan langkah strategis untuk menghapus sejumlah jurusan atau program studi di perguruan tinggi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri di masa depan. Rencana ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Badri Munir Sukoco, dalam pernyataannya pada Sabtu (25/4/2026) seperti dilansir dari Kompas.com.
Bonus Demografi sebagai Latar Belakang
Badri menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil karena Indonesia akan menghadapi bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Untuk memanfaatkan peluang ini, lulusan perguruan tinggi harus sesuai dengan kebutuhan industri agar dapat mendorong kemajuan Indonesia.
Strategi Pasar yang Kurang Tepat
Menurut Badri, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia saat ini masih menggunakan strategi berbasis pasar atau market driven strategy. Artinya, mereka cenderung membuka program studi yang sedang populer atau diminati banyak calon mahasiswa tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang industri. Akibatnya, terjadi kelebihan pasokan (oversupply) lulusan di bidang tertentu sementara sektor lain justru kekurangan tenaga kerja terampil.
Dampak bagi Perguruan Tinggi dan Mahasiswa
Penghapusan jurusan ini diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Program studi yang tidak relevan akan dievaluasi secara berkala dan jika diperlukan, akan ditutup atau digabung dengan program studi lain yang lebih sesuai. Hal ini juga akan memengaruhi pilihan mahasiswa, yang kini harus lebih cermat dalam memilih jurusan yang prospektif di masa depan.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kebutuhan industri dan menyesuaikan kurikulum pendidikan tinggi agar lulusan siap bersaing di pasar kerja global. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi sistem pendidikan nasional untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
